• logo nu online
Home Warta Nasional Jakarta Raya Dari Betawi Keislaman Sejarah Opini Literatur Obituari
Jumat, 29 Maret 2024

Nasional

Kiai Said Tegaskan Pemerintah Harus Jaga Kedaulatan Data dan Informasi Negara

Kiai Said Tegaskan Pemerintah Harus Jaga Kedaulatan Data dan Informasi Negara
Kiai Said Aqil Siroj saat menyampaikan pidato refleksi akhir tahun 2022 di Pesantren Luhur Al Tsaqafah, Ciganjur, Jakarta Selatan, pada Sabtu (31/12/2022). (Foto: NU Online Jakarta/Junaidi)
Kiai Said Aqil Siroj saat menyampaikan pidato refleksi akhir tahun 2022 di Pesantren Luhur Al Tsaqafah, Ciganjur, Jakarta Selatan, pada Sabtu (31/12/2022). (Foto: NU Online Jakarta/Junaidi)

Jakarta Selatan, NU Online Jakarta

Ketua Umum Lembaga Persatuan Ormas-Ormas Islam (LPOI) KH Said Aqil Siroj menegaskan bahwa pemerintah harus memperkuat perannya dalam menjaga kedaulatan data. Peran negara dalam menjaga kedaulatan harus dengan sungguh-sungguh karena dunia hari ini sudah mudah terkoneksi secara cepat, sehingga keamanan data negara perlu diperkuat. 


Kiai Said juga menegaskan bahwa kolonialisasi digital harus segera diakhiri. Caranya dengan segera membangun kemandirian dan kedaulatan device (perangkat), network (jaringan), dan application (aplikasi). 


“Kedaulatan data dan informasi serta kedaulatan siber harus dijaga, dan tak boleh bocor serta bebas ditambang oleh pihak-pihak berkepentingan, agar kedaulatan nasional tidak terkoyak,” ungkap Kiai Said dalam Pidato Refleksi Akhir Tahun 2022 di Pondok Pesantren Luhur Al Tsaqafah, Ciganjur, Jakarta Selatan, pada Sabtu (31/12/2022). 


Di samping itu, Kiai Said melarang pemerintah Indonesia dan para pihak yang berkepentingan untuk tidak mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia, sehingga mengganggu keseimbangan ekologis karena dapat memutuskan masa depan generasi bangsa. 


Menurut Kiai Said, kemitraan strategis yang dibangun oleh pemerintah dengan para pihak, tidak boleh menciptakan ketergantungan yang berkepanjangan dan merugikan, serta tak boleh membuka peluang bagi terciptanya neo-kolonisasi. 


Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu juga menekankan pemerintah agar setiap kebijakan yang dibuat atas dasar kerja sama harus diiringi transfer pengetahuan dan keahlian yang diwujudkan atas nama kedaulatan bangsa Indonesia.


Lebih lanjut, Kiai Said menginginkan agar pemerintah tidak boleh hanya mengikuti orkestrasi oligarki dan global driver (kendali global), apalagi dunia tengah menghadapi ancaman perang biologi agar dunia saat ini mampu menuju konsep yang semakin menyatu.


“Pemerintah harus lebih berani menegosiasikan kepentingan nasional dan kesetaraan dalam menghadapi perang mata uang, di tengah agenda global driver yang mengarahkan pada kesatuan mata uang digital,” ujar Ketua Umum PBNU 2015-2021 itu.


Meski begitu, Profesor Tasawuf lulusan Universitas Ummul Qura, Mekkah, Arab Saudi itu juga mengapresiasi langkah pemerintah dalam mewujudkan pembangunan Indonesia yang lebih baik.


“Tetapi banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dan berbagai hal yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan serius,” pungkas Kiai Said.


Pewarta: Haekal Attar
Editor: Aru Elgete
 


Editor:

Nasional Terbaru