Jakarta Timur, NU Online Jakarta 

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai pernyataan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang menginisiasi program Manggarai Bershalawat sebagai salah satu solusi untuk mencegah tawuran antarpelajar bukan solusi tepat.

 

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji mengatakan bahwa shalawat sebagai praktik spiritual memiliki dimensi positif dalam menenangkan hati dan mendekatkan diri pada nilai-nilai agama. 

 

Namun, kata dia, tawuran adalah fenomena sosial yang berakar pada berbagai faktor kompleks.

 

"Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan lingkungan sosial yang kondusif bagi perkembangan positif remaja," kata Ubaid kepada NU Online Jakarta, Sabtu (17/5/2025).

 

Ubaid menyarankan sejumlah pendekatan konkret yang bisa diambil Pemprov DKI Jakarta. Pertama, memastikan akses pendidikan berkualitas yang merata bagi seluruh anak. 

 

Kedua, mengimplementasikan program pendidikan karakter yang holistik dan terintegrasi. Ketiga, menciptakan ruang-ruang positif bagi remaja untuk berekspresi, berkreasi, dan mengembangkan minat bakat mereka.

 

"Kurangnya wadah yang konstruktif seringkali membuat remaja mencari pelarian di lingkungan yang negatif,” kata dia.

 

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku telah memiliki cara untuk mengatasi aksi tawuran yang kerap terjadi di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. 

 

Pramono mengatakan, pihaknya akan membuat program Manggarai Bershalawat untuk mengatasi aksi tawuran yang masih sering terjadi di kawasan tersebut. 

 

Menurut dia, cara itu merupakan salah satu upaya untuk mendekatkan warga yang kerap terlibat tawuran. 

 

"Saya akan mengagas apa yang dinamakan Manggarai Bershalawat. Saya akan undang kelompok-kelompok yang bertikai di sana, ada RW 4, RW 5, RW berapa begitu, duduk bareng," kata dia dikutip Republika.