Beda Sikap, Muslimat NU Jakarta Tidak Ikut Aksi Demonstrasi Jelang Putusan MK

Jakarta, NU Online

Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama DKI Jakarta Hj Hizbiyah Rochim mengimbau warga NU, khususnya Muslimat NU Jakarta agar tidak turut serta pada aksi pendukung 02 yang diinisiasi kelompok lain di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi pada 27 Juni 2019.

“Kami mengimbau keluarga besar Muslimat NU Jakarta tidak ikut di acara tersebut,” kata Hizbiyah di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (26/6), merespons sejumlah kelompok yang akan mengadakan aksi demonstrasi yang dinamai halal bi halal dan tahlilan di sekitar Gedung MK pada 27 Juni 2019.

Menurut Hizbiyah, meski sudah menjadi tradisi banga Indonesia, tetapi tidak etis kalau halal bi halal diadakan di sekitar Gedung MK. Sebaliknya ia menyarankan agar diadakannya di tempat-tempat yang kondusif, seperti di dalam gedung atau di rumah.

“Besok yang tahlilan dan halal bi halal itu bukan warga NU dan bukan warga Muslimat NU Jakarta,” jelasnya.

Ia menjelaskan bahwa tahlilan merupakan ritual keagamaan yang lazim dilaksanakan umat Islam dengan tujuan mendoakan orang-orang yang telah meninggal dunia, seperti mendoakan ulama, orang tua, atau saudaranya.

Putri KH Wahab Hasbullah ini menyatakan bahwa gugatan perselisihan pemilihan presiden yang diajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke MK sudah benar karena mengikuti mekanisme pemilihan umum yang ada.

“Semua pihak harus menerima keputusan dari MK,” ucapnya.

Sebagaimana informasi, sidang pleno pengucapan putusan perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden 2019 yang rencananya dibacakan pada Jumat 28 Juni 2019, tapi dimajukan pada Kamis 27 Juni 2019. 

Pihak MK beralasan mempercepat pengucapan putusan sebelum tanggal yang ditetapkan karena secara internal majelis hakim memastikan bahwa putusan itu sudah siap dibacakan.

"Berdasarkan keputusan rapat permusyawaratan hakim (RPH) hari ini, Rabu, sidang pleno pengucapan putusan akan digelar pada Kamis, 27 Juni 2019 mulai pukul 12.30 WIB," kata Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono. (Husni Sahal/Alhafiz K)