Jakarta Utara, NU Online Jakarta

Koordinator Wilayah Badan Pemantau Pilkada Nahdlatul Ulama (BPPNU) Jakarta, Moch Dimyati meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta beserta jajaran perangkat di bawahnya untuk memastikan anggaran hibah Pilkada digunakan secara maksimal dan bertanggung jawab.

“Anggaran Pilkada yang didapat oleh KPU Propinsi DKI Jakarta sebesar 975 Miliyar dan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sebesar 206 Miliyar tentunya diharapkan dapat menjadikan Pilkada DKI Jakarta berkualitas dan demokratis,” ujar Dimyati kepada NU Online Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Selain itu, Dimyati juga mengimbau KPU dan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta agar menggunakan dana tersebut untuk membangun kesadaran berpolitik bagi warga Jakarta.

“Betapa penting dan urgennya berdemokrasi dan sukses Pilkada, bukan hanya untuk keperluan teknis dan dominasi penguatan penyelenggara saja, tetapi keterlibatan masyarakat menjadi penting,” jelasnya.

Dimyati juga mendorong adanya kerjasama dengan pengurus wilayah baik RT, RW, ormas, organisasi kepemudaan dan pemantau pemilu untuk membangun kesadaran masyarakat agar tidak apatis dan menjadi paham regulasi kepemiluan.

“Sehingga potensi pelanggaran baik disengaja maupun tidak disengaja menjadi berkurang,” jelasnya.

Dimyati mengajak seluruh warga Jakarta agar ikut memantau penyelenggara pilkada untuk bekerja secara professional dan ikut membantu juga menjaga ketertiban Pilkada. 

Apabila menemukan dugaan pelanggaran, kata Dimyati, masyarakat bisa melaporkannya melalui platform laporin.online atau menghubungi WhatsApp BPPNU Jakarta di nomor 085135135023. 

"Mari kita wujudkan Pilkada yang bermartabat, membawa kesejahteraan bagi semua, dan memastikan bahwa suara kita, khususnya suara kaum muda, tidak sia-sia," pungkasnya.