Isi Lengkap 17+8 Tuntutan Rakyat kepada Pemerintah dan DPR

Jakarta, NU Online Jakarta

Aksi unjuk rasa yang bergulir sejak 25 Agustus 2025 di berbagai daerah mendapat perhatian luas, termasuk di media sosial. Isu 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang ramai disuarakan oleh massa aksi dan viral di Instagram dengan tagar #17plus8.

 

Munculnya tuntutan ini berangkat dari kekecewaan masyarakat terhadap kinerja DPR dan pemerintah, mulai dari kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat, tindakan represif aparat, hingga problem ketidakadilan ekonomi. Massa aksi kemudian menyusun daftar desakan yang disertai batas waktu pemenuhan, sebagai bentuk penekanan agar tuntutan tidak hanya menjadi catatan, tetapi benar-benar ditindaklanjuti.

 

Berikut rincian tuntutan yang disampaikan:

 

17 Tuntutan Jangka Pendek (Deadline: 5 September 2025)

 

1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan hentikan kriminalisasi demonstran.

 

2. Bentuk tim investigasi independen untuk mengusut kematian Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan aparat lainnya.

 

3. Batalkan kenaikan gaji dan tunjangan DPR, termasuk fasilitas pensiun seumur hidup.

 

4. Publikasikan rincian anggaran DPR secara transparan.

 

5. Dorong pemeriksaan terhadap anggota DPR yang bermasalah.

 

6. Berikan sanksi tegas kepada anggota DPR yang tidak etis.

 

7. Partai politik diminta mengumumkan sikap berpihak pada rakyat.

 

8. Adakan dialog publik antara DPR, mahasiswa, dan masyarakat sipil.

 

9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.

 

10. Hentikan tindakan represif aparat kepolisian.

 

11. Proses hukum terhadap pelaku kekerasan aparat secara transparan.

 

12. Pastikan TNI segera kembali ke barak.

 

13. Terapkan disiplin internal TNI agar tidak mengambil alih fungsi Polri.

 

14. Komitmen TNI untuk tidak memasuki ruang sipil di masa krisis demokrasi.

 

15. Pastikan upah layak bagi seluruh angkatan kerja, termasuk guru, buruh, tenaga kesehatan, dan mitra ojol.

 

16. Ambil langkah darurat mencegah PHK massal.

 

17. Buka dialog dengan serikat buruh terkait upah minimum dan outsourcing.

 

8 Tuntutan Jangka Panjang (Deadline: 31 Agustus 2026)

 

1. Bersihkan dan lakukan reformasi besar-besaran di DPR.

 

2. Laksanakan reformasi partai politik serta perkuat fungsi pengawasan eksekutif.

 

3. Susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.

 

4. Sahkan dan tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor.

 

5. Lakukan reformasi kepolisian agar profesional dan humanis.

 

6. TNI kembali ke barak tanpa pengecualian.

 

7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen lainnya.

 

8. Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.

 

Massa aksi menegaskan, 17+8 tuntutan ini bukan sekadar daftar formalitas, melainkan aspirasi rakyat yang harus dipenuhi dalam tenggat waktu yang sudah ditentukan. Mereka juga berjanji akan terus mengawal jalannya tuntutan agar tidak diabaikan pemerintah maupun DPR.