Jakarta, NU Online Jakarta

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen penuh dalam menciptakan Kota dan Kabupaten yang ramah anak dengan memastikan hak partisipasi anak dalam Pilkada Jakarta 2024. Hal tersebut diwujudkan melalui kegiatan Deklarasi dan Sosialisasi Pemenuhan Hak Partisipasi Anak dalam Politik yang digelar di Kantor Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk (PPAPP), Selasa (12/11/2024).

Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta Aswarni mengatakan pihaknya terus memberikan pendidikan politik kepada anak untuk menanamkan fondasi demokrasi yang kuat pada anak.

“Hari ini kita berkumpul dalam semangat demokrasi untuk mendeklarasikan komitmen kita dalam mewujudkan pilkada yang ramah anak. Bukan hanya kita mengenalkan proses Pilkada, namun juga kita membangun fondasi demokrasi yang kuat sejak dini,” tutur Aswarni. 

Lebih lanjut, Aswarni juga memastikan terpenuhinya hak-hak anak dan juga perlindungan kepada anak dalam menghadapi dinamika demokrasi pada perhelatan Pilkada Jakarta 2024 pada 27 November mendatang.

 

“Salah satu pemenuhan hak anak yang wajib dilindungi adalah hak partisipasi anak dalam politik, khususnya anak (sebagai) pemilih pemula yang akan melaksanakan hak pilihnya sebagai warga negara,” ujarnya.

Aswarni juga menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari rapat kordinasi Pilkada ramah anak yang telah dilakukan pada akhir oktober lalu dan bagian dari rangkaian dari Dinas Sosial di panti asuhan sosial anak Jakarta Utara.

 

 “Berdasarkan data dari KPU Jakarta jumlah pemilih pemula sekitar 138.000 anak dan perlu perhatian kita dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang agar ramah anak yaitu perlindungan anak dari pelibatan eksploitasi anak dalam kampanye,” Ujar Aswarni. 

Sebagai langkah konkret, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk terus mengembangkan program-program yang melibatkan anak-anak dalam berbagai aspek kehidupan politik, termasuk mengedukasi mereka tentang pentingnya hak suara, pengawasan pilkada, dan cara berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan yang berdampak pada masa depan mereka.

 

Sementara itu, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Dody Wijaya menggarisbawahi pentingnya memberikan edukasi kepada anak-anak tentang sistem politik dan Pilkada sejak dini. 

“Bagaimana KPU melakukan advokasi memastikan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ini menjadi pemilihan yang ramah anak, salah satu poinnya tidak melibatkan ruang-ruang yang diperuntukkan untuk anak digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pemilihan,” tutur Dody.

 

Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu DKI Jakarta, Rini Rianti Andriani, mengungkapkan komitmennya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, termasuk anak-anak, tentang pentingnya pengawasan dalam Pilkada. 

 

“Salah satu langkah penting adalah mengajarkan anak-anak untuk memahami hak dan kewajiban mereka dalam proses demokrasi,” jelas Rini.

 

Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah kepala dinas dan perwakilan instansi terkait, seperti Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jakarta, Kepala Bappeda Jakarta, Kesbangpol Jakarta, kepala Dinas Pendidikan Jakarta, Kepala Dinas Sosial Jakarta, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta, Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Jakarta dan pelajar tingkat SMA dan madrasah se-DKI Jakarta.