KPU Usung Tema Kemiskinan dan Kesejahteraan pada Debat Kedua Pilkada Jakarta 2024

Jakarta, NU Online Jakarta
Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta mengusung tema kemiskinan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial pada debat kedua pilkada DKI Jakarta 2024. Menurutnya, tema ini sangat relevan mengingat Jakarta sebagai kota global memiliki tantangan besar dalam hal kesejahteraan masyarakat.

 

Hal tersebut disampaikan Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata dalam Peresmian Badan Pemantau Pilkada Nahdlatul Ulama (BPPNU) DKI Jakarta di Kantor Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta, Jumat (18/10/2024). 

 

“Tema debat kedua kali ini adalah soal kemiskinan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Kami melihat visi, misi, dan program kerja dari para pasangan calon gubernur akan berfokus pada bagaimana mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan warga Jakarta,” ujarnya.

Wahyu mengatakan debat kedua akan dilangsungkan di Hotel Ecovention Ancol pada Ahad, 27 Oktober 2024 pukul 19.00 WIB. Ia menyampaikan pada debat kedua ini para calon gubernur akan memaparkan program-program yang diharapkan dapat memberikan solusi nyata terhadap masalah kesejahteraan masyarakat di Jakarta. 

Selain itu, ia mengaku ada beberapa perubahan teknis dalam pelaksanaan debat kedua, seperti penambahan podium. Wahyu juga menyebutkan bahwa dalam debat ini, masyarakat akan dilibatkan agar lebih aktif dalam memberikan masukan.

 

“Ada perubahan konsep dalam debat ini. Kami akan melibatkan partisipasi masyarakat, agar suara mereka juga dapat didengar dalam proses ini,” ungkapnya.

 

Dengan tema yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, Wahyu berharap debat kedua ini dapat menjadi sarana yang efektif bagi para calon untuk meyakinkan pemilih dengan solusi konkret yang mereka tawarkan. 

 

“Masyarakat Jakarta dapat berpartisipasi aktif, tidak hanya dengan memberikan suara, tetapi juga ikut mengawal jalannya Pilkada,” tandasnya.

Selain membahas soal partisipasi masyarakat, ia juga menyampaikan apresiasinya terhadap partisipasi masyarakat dalam Pilkada Jakarta 2024, khususnya keterlibatan NU melalui pembentukan BPPNU Jakarta.
 

Wahyu menekankan bahwa partisipasi aktif dari ormas dan komponen masyarakat sangat penting untuk memastikan proses demokrasi yang berjalan transparan dan adil.

“Kami dari KPU sangat membutuhkan partisipasi banyak pihak, terutama kelompok kepentingan, ormas, dan semua komponen masyarakat. Kehadiran BPPNU Jakarta adalah bentuk partisipasi masyarakat yang sangat kami apresiasi,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa peran warga Nahdliyin, khususnya melalui pemantauan yang aktif, bukan hanya sebagai pemilih, tetapi juga turut menjaga integritas Pilkada DKI Jakarta 2024. 

 

“Ini menjadi bagian penting dari upaya bersama dalam menjaga proses demokrasi yang bersih dan aman dari potensi pelanggaran,” pungkasnya.