Distribusi Logistik Pemilu: Pertaruhan KPU dan Legitimasi Pilkada 2024

Jakarta Utara, NU Online Jakarta
Koordinator Wilayah Badan Pemantau Pilkada Nahdlatul Ulama (BPPNU) Jakarta Utara Moch Dimyati mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta melakukan identifikasi manajemen risiko terkait dengan persiapan dan distribusi logistik untuk menghindari permasalahan yang kerap terjadi saat pemilihan Gubernur di DKI Jakarta.

Dalam pelaksanaan Pemilu, logistik menjadi salah satu aspek terpenting yang memegang peran krusial dalam menentukan suksesnya proses demokratisasi. Logistik pemilu melibatkan berbagai elemen, mulai dari distribusi surat suara, peralatan pemilu, hingga perlengkapan untuk penghitungan suara. 

Selain itu, kata dia, terkait dengan distribusi logistik, idealnya satu hari sebelum pemungutan surat suara, perangkatnya telah tersalurkan.

 

“Hal itu akan berpengaruh pada proses pemungutan suara. Kabupaten Kepulauan Seribu di antaranya harus menjadi fokus perhatian karena pelaksanaan Pilkada pada tanggal 27 November 2024 beriringan dengan Musim Angin Barat yang tentunya harus diperhatikan waktu, lokasi, dan jarak tempuhnya ke lokasi-lokasi TPS yang menyebar di beberapa pulau,” ujar Dimyati kepada NU Online Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Terkait dengan distribusi, Dimyati menjelaskan, pada Pemilu lalu, terutama saat distribusi logistik tahap pertama (di luar surat suara), ada banyak persoalan di antaranya soal keterlambatan dan sebagainya.

Terkait distribusi surat suara dan formulir-formulir, kata dia, juga terdapat beberapa masalah saat itu. Memang ada yang belum diterima pada saat pemungutan suara, ini juga menjadi masalah. Akibatnya, ada beberapa TPS yang pemungutan suaranya tertunda jamnya, juga terkait dengan distribusi formulir penghitungan yang bisa mengakibatkan tertunda penghitungan suaranya, katanya.

Keberhasilan pemilu sangat bergantung pada kemampuan KPU untuk menyediakan logistik secara tepat waktu dan sesuai dengan target yang ditentukan. 

 

“Peran krusial surat suara memiliki peran sentral dalam menjaga integritas dan keabsahan hasil pemilu,” jelasnya.

Oleh sebab itu, Dimyati menekankan ketersediaan logistik pemilu yang memadai menjadi keharusan. Pentingnya distribusi yang efisien dan tepat sasaran tidak bisa diabaikan, karena kesalahan atau keterlambatan dalam proses logistik dapat berdampak serius terhadap proses demokrasi secara keseluruhan.

 

Dimyati mengatakan tahapan penyediaan logistik pemilu memiliki dampak signifikan. Oleh karena itu, pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sangat dinanti. Dimyati meminta Bawaslu perlu memiliki langkah-langkah strategis yang matang untuk menjalankan fungsi pengawasan secara efektif. 

 

“Ini mencakup penguatan koordinasi dengan penyelenggara pemilu, termasuk juga koordinasi dengan lembaga-lembaga pemantau pemilu yang juga peduli terhadap upaya membangun demokrasi,” terangnya.

 

Dimyati meminta Bawaslu harus bisa menangani dugaan pelanggaran dengan tegas dan transparan. Keberhasilan Bawaslu dalam menangani kasus ini akan memberikan kepastian kepada pemilih bahwa setiap potensi pelanggaran akan ditindaklanjuti secara serius. 

 

“Hal ini akan berkontribusi memperkuat integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta,” pungkasnya.