Jakarta Pusat, NU Online Jakarta

Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jakarta Abdul Azis mengkritisi usulan Panitia Khusus (Pansus) perparkiran DPRD DKI Jakarta terkait pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus parkir.

 

Azis menilai usulan tersebut tidak tepat dan justru menunjukkan kekeliruan dalam menangani persoalan parkir yang selama ini semrawut.

 

"Pemda (Eksekutif dan Legislatif) fokus saja sebagai regulator, ngapain masuk jadi bikin BUMD segala," katanya kepada NU Online Jakarta, pada Senin (26/5/2025).

 

Ia meminta Pansus yang telah terbentuk saat ini fokus mengatasi kekacauan tumpang tindih prihal parkir di Jakarta.

 

"Bukan malah berfikir untuk adanya BUMD soal ini, jujur ngaco," tegasnya.

 

Selain itu, ia juga menyoroti maraknya parkir liar yang ormas kelola. Menurutnya, hal itu terjadi akibat Pemprov lalai melakukan pengawasan serta penegakan hukum.

 

Azis berharap Pansus dapat merumuskan solusi dalam menangani praktik parkir liar, baik berupa sanksi tegas maupun mutasi bagi pejabat yang terbukti lalai menjalankan tugasnya.

 

"Soal kolaborasi, dengan fihak manapun silahkan saja, kan ada aturannya soal pemakaian asset pemda," pungkasnya.

 

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, mengusulkan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus Parkir.

 

Mujiyono menilai pembentukan BUMD parkir sebagai solusi mengatasi permasalahan parkir yang selama ini merugikan pendapatan daerah dan menyebabkan kemacetan.

 

"Tanpa lembaga yang fokus, kita terus tertinggal dalam mengelola aset yang ada," kata Mujiyono dilansir dari antara news