Jakarta, NU Online Jakarta
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov) untuk meninjau kembali soal rencana penarikan retribusi sampah dari masyarakat. Hal ini dinilai lantaran pengolahan sampah di Jakarta yang masih belum optimal.

“Maka dengan tegas kami meminta ditinjau kembali karena pelayanan pengolahan sampah dari hilir, tengah dan hulu belum optimal,” tegas Anggota DPRD DKI Jakarta Nabilah Aboe Bakar Al-Habsy, dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (11/11/2024) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Ia menyebutkan penanganan sampah di Jakarta belum ada perbaikan atau jalan di tempat. Padahal, anggaran untuk penanganan sampah sudah disediakan dan diberikan ruang untuk melakukan terobosan untuk penanganan sampah yang ideal.

“Salah satu hal yang belum terwujud adalah pengolahan sampah modern dengan konsep waste to energy. Sehingga sampah yang tadinya menjadi beban dapat menjadi peluang untuk meningkatkan PAD dan perekonomian masyarakat,” ujarnya.

 

Selain itu, Nabilah mengatakan seharusnya sampah plastik dapat dijadikan bahan olahan untuk membangun rumah dan jalan raya sebagaimana yang sudah dilakukan di beberapa daerah lain. Ia pun mempertanyakan kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait kebijakan terhadap pengolahan sampah.

“Apa kebijakan pemerintah yang sudah dilakukan untuk meningkatkan value atas pengolahan sampah,” ucapnya.

 

Lebih lanjut, Ia menekankan sarana penunjang pengolahan sampah juga masih belum merata dan baik. Tempat Penampungan Sampah (TPS) sering menumpuk karena kekurangan armada. Lalu, kesejahteraan para pekerja kebersihan yang ada di tiap wilayah juga masih harus diperhatikan.

 

“Terkait kebijakan yang mendorong Jakarta sebagai kota global dalam penataan sampah perlu dipertimbangkan sarana prasarana pengangkutan sampah yang lebih humanis dan lebih modern serta ramah lingkungan seperti menggunakan gerobak motor,” pungkasnya.