Jakarta Timur, NU Online Jakarta

Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) KH Bahaudin meminta pemerintah segera menindaklanjuti tuntutan masyarakat. Ia berharap langkah tersebut mampu menciptakan suasana kondusif, mengingat aksi demonstrasi masih berlanjut hingga Sabtu (30/8/2025).

 

Gus Baha menekankan contoh langkah konkret yang dapat diambil pemerintah untuk meredakan ketegangan masyarakat.

 

"Misalnya yang diminta tunjangan DPR dibatalkan, ya dibatalkan sajalah. Sudah cukup, hentikanlah semuanya bentuk-bentuk kekerasan itu, mengalah," kata Gus Baha saat dihubungi NU Online Jakarta pada Jumat (29/8/2025). 

 

Ia menjelaskan bahwa ketegangan masyarakat saat ini masih tinggi dan seluruh lapisan pemerintah harus mengambil tindakan nyata untuk menciptakan rasa aman.

 

Gus Baha menambahkan bahwa upaya penurunan ketegangan yang dilakukan presiden dan gubernur harus didukung oleh seluruh pihak, termasuk anggota DPR.

 

"Turunkan tensi semuanya itu, tahan diri dan segera apa yang menjadi masukan dari rakyat itu diputuskan di lembaga-lembaga pemegang keputusan, agar rakyat ini posisinya tenang," katanya.

 

Ia menyebut aksi demo besar-besaran dipicu oleh pernyataan sejumlah elit, mulai dari aksi menantang rakyat di Pati, ucapan Sri Mulyani yang menganggap guru sebagai beban negara, hingga anggota DPR yang melontarkan kata-kata tidak santun.

 

"Karena bahasa yang tidak santun itulah yang menyebabkan dengan bahasa rakyat, oh berarti mereka harus turun," paparnya. 

 

Selain itu, Gus Baha menyampaikan bahwa demo juga dipicu oleh kebijakan yang menguntungkan segelintir pihak dalam pemerintahan tanpa memperhatikan kondisi masyarakat yang terhimpit tekanan hidup.

 

"Rakyat menjerit yang tidak diimbangi dengan empati dan itulah masyarakat bersatu rakyat menjadi bersatu untuk bagaimana mencari pola jalan keluarnya sendiri," pungkasnya.