Ketua GP Ansor Jakut Serukan Perdamaian di Tengah Aksi Unjuk Rasa

Jakarta Utara, NU Online Jakarta

Ketua Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jakarta Utara H Muhammad Sufyan Hadi menyerukan perdamaian di tengah maraknya aksi unjuk rasa di Jakarta.

 

Sufyan mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, agar menahan diri dan tidak mudah terprovokasi.

 

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menahan diri dan tidak mudah terprovokasi. Aspirasi itu sah, tapi jangan sampai diwujudkan dalam bentuk kekerasan. Mari kita jaga kedamaian dan persatuan bangsa,” ujarnya, Sabtu (30/8/2025).

 

Ia menyampaikan belasungkawa atas jatuhnya korban jiwa maupun luka akibat kericuhan. Menurutnya, aspirasi harus diselesaikan melalui dialog.

 

“Setiap aspirasi dan kritik harus diselesaikan dengan dialog dan musyawarah, bukan dengan tindakan yang hanya memperdalam luka sosial,” katanya.

 

Sufyan juga mengimbau masyarakat agar tetap fokus menyuarakan aspirasinya kepada anggota DPR yang tidak menjalankan tugas dengan baik.

 

“Kita harus fokus kepada para anggota dewan yang tidak bisa bekerja dan tidak punya etika dalam menjalankan amanah rakyat. Mereka inilah yang seharusnya kita tegur dan kita kritisi dengan cara-cara yang santun dan bermartabat,” ujarnya.

 

Ia menekankan agar tragedi yang menimpa almarhum Affan Kurniawan tidak kembali terulang.

 

“Jangan sampai hal yang terjadi pada almarhum Affan terulang kembali. Kami mengimbau kepada jajaran kepolisian untuk lebih bijak dalam menyikapi sahabat-sahabat kita yang menyampaikan aspirasinya. Aparat harus menjadi pengayom, bukan menambah luka,” imbuhnya.

 

Selain itu, ia meminta masyarakat untuk tidak terprovokasi pihak yang ingin memperkeruh suasana.

 

“Negara ini milik kita bersama. Menjaga perdamaian adalah kewajiban kita semua. Jangan biarkan segelintir pihak yang tidak bertanggung jawab merusak persatuan dan merugikan rakyat,” tegasnya.

 

Sufyan menegaskan DPR dan pemerintah tidak boleh lepas tangan atas insiden ini. Ia mendorong pemerintah dan DPR membuka ruang dialog yang sehat dan berpihak pada masyarakat.

 

“Kami meminta DPR dan pemerintah untuk hadir di tengah rakyat, mendengarkan aspirasi, dan tidak membiarkan situasi ini berlarut-larut. Tanggung jawab menjaga keadilan dan ketertiban bukan hanya ada di tangan aparat, tetapi juga pada para pemimpin yang membuat kebijakan,” tegasnya.