Mahasiswa Serukan Fokus pada Tuntutan dan Minta Presiden Bertindak Tegas

Jakarta Pusat, NU Online Jakarta

Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jakarta Pusat bersama masyarakat menggelar aksi di depan Gedung DPR RI pada Sabtu (30/8/2025). Aksi ini dilakukan untuk menyuarakan tuntutan atas kerusuhan yang terjadi dan meminta pemerintah bertindak tegas.

 

Ketua PC PMII Jakarta Pusat Debi Abiyanto Saputra menyerukan agar mahasiswa dan masyarakat tetap fokus pada tujuan serta tuntutan.

 

“Saya sebagai ketua cabang PMII Jakarta Pusat menyuarakan kepada semua mahasiswa dan masyarakat untuk sama-sama fokus dengan tujuan dan tuntutan, siapa saja yang harus bertanggung jawab atas kerusuhan yang terjadi, dan mengajak seluruh mahasiswa dan masyarakat untuk tetap menjaga fasilitas umum,” ujarnya.

 

Ia meminta Presiden bertindak tegas terhadap dalang pembakaran dan aparat yang bersikap anarkis.

 

“Bapak Presiden harus bertindak tegas atas dalang pembakaran, dan bertindak tegas atas aparat yang anarkis. Bapak Kapolda dan Kapolri jangan fokus terhadap masyarakat saja, tetapi tindak tegas juga oknum aparat kepolisian yang bertindak brutal dan meledek masyarakat karena mencoreng nama lembaga kepolisian. Kalau bapak Kapolri dan Kapolda tidak sanggup bisa mengundurkan diri,” tegasnya.

 

Debi juga menekankan agar aparat dan Presiden segera menangkap dalang kerusuhan yang menyebabkan korban jiwa. Ia menyebut DPR turut bertanggung jawab karena telah merendahkan masyarakat melalui pernyataan yang membuat gaduh.

 

Selain pernyataan tersebut, PC PMII Jakarta Pusat menyampaikan sepuluh tuntutan resmi kepada pemerintah dan DPR:

 

Pertama, mendesak Presiden Prabowo segera mencopot Kapolda Metro Jaya dan Kapolri karena gagal menjaga netralitas dan melakukan tindakan represif terhadap rakyat.

 

Kedua, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pendidikan karakter di institusi Polri agar aparat benar-benar menjadi pengayom masyarakat.

 

Ketiga, menurunkan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang semakin memberatkan rakyat.

 

Keempat, segera menaikkan gaji guru honorer sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi mereka.

 

Kelima, menghapus kebijakan uang dinas rumah bagi DPR yang hanya membebani anggaran negara.

 

Keenam, menghapus program makan bergizi gratis yang rawan penyalahgunaan anggaran.

 

Ketujuh, memecat semua anggota DPR yang membuat pernyataan gaduh serta mendesak Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) segera memberhentikan mereka.

 

Kedelapan, mengusut tuntas proses hukum terhadap oknum aparat kepolisian yang melakukan tindakan represif terhadap massa aksi.

 

Kesembilan, segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.

 

Kesepuluh, mengecam keras tindakan aparat kepolisian terhadap kader PMII Jakarta Timur yang menjadi korban peluru karet dan mendesak penegakan hukum yang adil.

 

Debi menambahkan bahwa dirinya bersama seluruh kader PMII Jakarta Pusat berharap bangsa ini dijaga dari pihak-pihak tidak bermoral.

 

“Kami berharap kita bisa sama-sama menjaga negara ini dari orang-orang yang tidak bermoral, seperti anggota DPR yang merendahkan masyarakat dan membuat gaduh,” pungkasnya.