Jakarta, NU Online Jakarta
Pemerintah mengumumkan bahwa pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) Tahun 2024 bakal dipercepat. Bagi CPNS akan diangkat paling lambat Juni 2025.

“Pertama, pengangkatan CASN dipercepat yaitu untuk CPNS diselesaikan paling lambat bulan Juni 2025," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat memberikan keterangan di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Jakarta, Senin (17/3/2025) dikutip dari kanal Youtube Kemenpan-RB.

 

Adapun pengangkatan CPPPK, Kata, Prasetyo bakal dilakukan paling lambat Oktober 2025. Pengangkatan dilakukan sesuai dengan kesiapan masing-masing instansi dari kementerian dan lembaga terkait.

"Penyelesaian pengangkatan ini agar ditindaklanjuti sesuai dengan kesiapan masing-masing kementerian/lembaga dan instansi terkait," kata Prasetyo.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini mengonfirmasi bahwa pengangkatan CPNS dan CPPPK 2024 akan tetap dilaksanakan tahun 2025 ini.

Rini mengungkapkan alasan penundaan yang direncanakan ke Maret 2026 disebabkan oleh permintaan 213 instansi yang tidak siap. Namun, setelah melakukan simulasi dan mempertimbangkan perkembangan terkini, pemerintah, berdasarkan arahan Presiden Prabowo, memutuskan untuk melanjutkan pengangkatan CPNS dan CPPPK 2024 sesuai jadwal.

 

"Sebetulnya kemarin penundaan itu dalam rangka melindungi para CASN karena masih ada 213 (instansi) memang mengajukan penundaan," kata Rini.

 

Selain itu, Rini mengatakan ada instansi yang sedang melakukan perubahan formasi. Hal ini terjadi karena banyak kementerian/lembaga yang baru didirikan di pemerintahan baru.

 

Meski demikian, pemerintah menerima masukan masyarakat tentang penundaan pengangkatan CASN. Untuk itu Pemerintah pun memutuskan untuk mempercepat pengangkatan CPNS paling lambat Juni dan CPPPK Oktober 2025.

"Dengan catatan instasi pemerintah juga yang tadi minta penundaan dan sebagainya harus mempercepat juga. Kan ini kan yang melakukan penundaan kan juga ada beberapa instansi, sebagian besarlah ya," ujar Rini.