Aksi Jilid Kedua PMII Jakarta Pusat, Tuntut Pencopotan Menteri ESDM

Jakarta Pusat, NU Online Jakarta

Demonstrasi jilid kedua yang digelar Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jakarta Pusat menuntut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mundur dari kursi jabatannya usai kementerian dinilai tidak mempertimbangkan aspek kesiapan masyarakat dan infrastruktur pendukung.

Ketua PC PMII Jakarta Pusat, Debi Abi Yanto Saputra mengatakan bahwa aksi tersebut berakhir ricuh setelah mendapat perlakuan diskriminatif dari aparat keamanan, hingga mendapat perlakuan tidak pantas dari aparat keamanan di depan Kementerian ESDM, Jakarta, pada Jumat (14/2/2025). 

"Kami sangat menyayangkan sikap aparat yang bertindak represif terhadap aksi damai mahasiswa. Banyak aparat termasuk Brimob mencoba membubarkan aksi dengan cara-cara emosional," ujarnya.

Debi menjelaskan bahwa aparat kepolisian telah mendiskriminasi gerakan mahasiswa dengan menyebut aksi mereka hanya membuat gaduh hingga menyebabkan jatuhnya korban.

"Mereka bahkan menyebut gerakan mahasiswa ribet. Padahal kami mendesak Presiden Prabowo untuk segera mencopot dan mengadili Bahlil Lahadalia karena kebijakannya yang merugikan rakyat," tegasnya.

Terkait tuntutan mereka, Debi menegaskan bahwa jika tidak ada tindakan tegas yang dilakukan Presiden Prabowo, diyakini kuat bahwa kebijakan gas merupakan salah satu perintah yang menyengsarakan masyarakat.

Dalam aksinya, PMII Jakarta Pusat juga menyoroti masalah pemotongan anggaran di berbagai kementerian.

"Pemotongan anggaran di kementerian, khususnya Kementerian Pendidikan, secara tidak langsung telah berdampak luas pada masyarakat," jelasnya.

Debi menyatakan bahwa PC PMII Jakarta Pusat akan terus mengawal dan turun ke jalan menanggapi isu-isu yang berkembang.

"Kami akan terus turun ke jalan sampai ada perubahan kebijakan yang pro-rakyat," pungkas Debi.

Sebelumnya, kebijakan konversi gas yang diterapkan Kementerian ESDM menuai berbagai kritik dari masyarakat karena dianggap terburu-buru dan tidak mempertimbangkan kesiapan infrastruktur serta dampak sosialnya.  

Hingga berita ini diturunkan, pihak Kementerian ESDM belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut, sementara gelombang protes dari berbagai elemen masyarakat terus bermunculan di berbagai daerah.