PMII Jakpus Gelar Aksi, Tuntut Evaluasi Kebijakan Menteri ESDM

Jakarta Pusat, NU Online Jakarta
Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jakarta Pusat bersama Komisariat dan Rayon menggelar aksi unjuk rasa yang melibatkan ratusan massa di depan Istana Negara dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia.

 

Dalam aksi yang berlangsung sejak pagi hingga sore hari tersebut, massa aksi yang terdiri dari berbagai elemen mahasiswa dan aktivis kampus menyuarakan penolakan keras terhadap kebijakan Kementerian ESDM yang dinilai tidak mempertimbangkan aspek kesiapan masyarakat dan infrastruktur pendukung.

 

"Kami menilai kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM sangat tidak memihak kepada rakyat kecil dan harus segera dievaluasi," ungkap Ketua PC PMII Jakarta Pusat, Debi Abiyanto pada NU Online Jakarta, Jumat (9/2/2025) pagi.

 

Debi selaku koordinator aksi menyampaikan tuntutan tegas kepada pemerintah, khususnya kepada Presiden Prabowo untuk mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan permasalahan yang kini telah menimbulkan keresahan di berbagai lapisan masyarakat.

 

"Kami menuntut Presiden Prabowo untuk segera mencopot dan mengadili Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Kebijakan yang diterapkan tanpa uji coba dan koordinasi yang memadai ini telah memakan korban," tegas Debi.


 

Dalam pantauan di lapangan, aksi massa yang digelar PMII Jakarta Pusat ini menjadi sorotan berbagai pihak, terutama setelah terungkapnya berbagai dampak negatif dari kebijakan tersebut yang telah memakan korban jiwa dan menimbulkan kerugian material bagi masyarakat kecil.



 

"Seorang ibu berusia 62 tahun telah meninggal dunia saat mencari gas. Ini adalah bukti nyata bahwa kebijakan ini sangat membahayakan masyarakat," tutur Debi dengan nada prihatin.

 

Berdasarkan hasil investigasi dan pengumpulan data yang dilakukan oleh tim PMII Jakarta Pusat selama beberapa minggu terakhir, ditemukan sejumlah permasalahan fundamental dalam berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM.

 

"Permasalahan gas ini hanya puncak gunung es. Masih banyak kebijakan bermasalah lainnya yang perlu ditinjau ulang demi kepentingan rakyat," tambahnya.

 

Meskipun sempat terjadi ketegangan dan gesekan kecil dengan aparat keamanan yang berjaga di lokasi, aksi yang berlangsung selama lebih dari enam jam tersebut tetap berjalan dengan tertib dan kondusif berkat koordinasi yang baik antara koordinator lapangan dengan pihak kepolisian.

 

"Kami mengapresiasi profesionalisme aparat kepolisian yang bertugas. Meski ada sedikit gesekan, situasi tetap terkendali," ujar Debi.

 

Sebagai bentuk keseriusan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, PMII Jakarta Pusat telah menyusun rangkaian strategi dan agenda aksi lanjutan yang akan dilaksanakan secara berkelanjutan hingga tuntutan mereka mendapat respon positif dari pemerintah.

 

"Kami akan melakukan aksi jilid kedua dan akan terus melakukan aksi hingga tuntutan kami dipenuhi. Ini adalah bentuk kepedulian kami terhadap nasib rakyat Indonesia," tegasnya.

 

Sebelumnya, kebijakan konversi gas yang diterapkan Kementerian ESDM menuai berbagai kritik dari masyarakat karena dianggap terburu-buru dan tidak mempertimbangkan kesiapan infrastruktur serta dampak sosialnya.

 

Berbagai laporan dari daerah menunjukkan terjadinya kesemrawutan dalam distribusi gas dan membuat masyarakat harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan pasokan gas.


 

Hingga berita ini diturunkan, pihak Kementerian ESDM belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut, sementara gelombang protes dari berbagai elemen masyarakat terus bermunculan di berbagai daerah.