MTI Dukung Penerapan ERP Jakarta untuk Tata Ruang Jalan yang Berkeadilan

Jakarta, NU Online Jakarta

Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyatakan dukungannya terhadap penerapan Electronic Road Pricing (ERP) Jakarta sebagai upaya menata ruang jalan yang berkeadilan bagi seluruh warga kota.

 

MTI menyambut positif langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyiapkan sistem ERP dan manajemen parkir sebagai bagian dari strategi mobilitas berbasis keadilan ruang dan efisiensi. Organisasi ini memandang ERP bukan hanya sebagai solusi teknokratis, melainkan pernyataan arah bahwa kota Jakarta hendak ditata untuk manusia, bukan untuk mobil.

 

MTI memandang Electronic Road Pricing sebagai kebijakan yang memiliki makna lebih dalam.

 

"Electronic Road Pricing (ERP) bukan sekadar teknologi, bukan pula semata pungutan. ERP adalah refleksi keberanian politik untuk menata ulang hak ruang, mengembalikan jalan kepada yang lebih banyak: pejalan kaki, pesepeda, pengguna angkutan umum, dan masyarakat kecil yang selama ini kehilangan ruang hidupnya oleh ekspansi mobil pribadi," ujar MTI melalui keterangan tertulis, Jumat (18/7/2025).

 

MTI menjelaskan bahwa ERP di berbagai belahan dunia telah berevolusi dengan berbagai teknologi, mulai dari sistem gantri fisik seperti di Singapura yang kini beralih ke ERP 2.0 berbasis Global Navigation Satellite System (GNSS), kamera Automatic Number Plate Recognition (ANPR) seperti di London dan Milan, hingga tag RFID di Seoul. Setiap teknologi memiliki kelebihan, kekurangan, serta tingkat kompleksitas sistem yang berbeda.

 

Organisasi transportasi ini menilai pemilihan teknologi ERP Jakarta menjadi sangat krusial karena bukan sekadar soal pengadaan, tetapi soal keberlanjutan kebijakan. MTI menekankan bahwa teknologi yang dipilih akan menentukan kemudahan integrasi dengan sistem parkir, tarif berbasis waktu dan lokasi, hingga transparansi pelaporan publik.

 

MTI merekomendasikan agar pemilihan teknologi dilakukan oleh lembaga otoritatif seperti Kementerian Perhubungan atau Kominfo.

 

"Akan lebih bijak apabila pemilihan teknologi dilakukan oleh lembaga otoritatif, seperti Kementerian Perhubungan atau Kominfo, agar terhindar dari salah tafsir hukum dan risiko etik yang kerap menyertai proyek teknologi bernilai besar," katanya. 

 

Ketua MTI Jakarta Yusa Cahya Permana mengusulkan pendekatan ERP yang komprehensif berbasis kawasan yang sudah terlayani angkutan umum massal, bukan secara parsial per koridor. Yusa menyatakan kekhawatirannya terhadap pendekatan koridor yang dinilai hanya akan memindahkan beban lalu lintas ke ruas jalan alternatif di sekitar koridor tersebut.

 

"Secara ideal, ERP sepatutnya diterapkan melingkupi sebuah kawasan dan bukan berupa koridor," tegas Yusa.

 

Yusa menjelaskan bahwa pendekatan koridor dikhawatirkan tidak akan mengurangi jumlah kendaraan secara keseluruhan, sementara pendekatan kawasan lebih menjanjikan dalam hal efektivitas dan keberlanjutan. Dia menyarankan agar penerapan ERP berbasis koridor diposisikan sebagai langkah awal menuju sistem berbasis kawasan.

 

"Penerapan ERP berbasis koridor sepatutnya diposisikan sebagai bagian dari langkah awal menuju sistem berbasis kawasan, agar tidak terjadi pelimpahan volume lalu lintas yang justru memperburuk kemacetan di titik lain," ujar Yusa.

 

MTI mengingatkan bahwa ERP bukan hanya isu teknis, melainkan juga politis dengan mengambil contoh sejarah panjang New York City dalam menerapkan congestion pricing. Organisasi ini mencatat bahwa kebijakan tersebut dibahas sejak masa Bloomberg, diperjuangkan oleh de Blasio, dan akhirnya diterapkan oleh Gubernur Hochul, namun tetap menghadapi tantangan besar termasuk ancaman pembatalan karena alasan politis.

 

MTI menegaskan pentingnya mengawal Peraturan Daerah ERP dan semua aturan turunannya dengan komunikasi yang jujur dan berbasis data kepada publik. Organisasi ini memperingatkan agar ERP tidak menjadi ajang perdebatan tanpa akhir di ruang legislatif.

 

"Jangan sampai ERP menjadi ajang perdebatan tanpa akhir di ruang legislatif yang justru merugikan kepentingan warga kota. Kebijakan ini harus dilihat sebagai warisan publik yang jauh lebih penting dari sekadar pencitraan masa jabatan," tegas MTI.

 

MTI meyakini bahwa Gubernur Jakarta ke depan akan dikenang bukan dari jumlah jalan layang yang dibangun, tetapi dari keberanian menata ulang perilaku mobilitas warganya. Organisasi ini memandang ERP dan reformasi parkir sebagai peluang besar bagi Jakarta untuk mengubah wajahnya dari kota kendaraan menjadi kota kehidupan.

 

MTI mengutip pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso saat merintis TransJakarta dua dekade lalu yang dinilai masih relevan hingga kini.

 

"Kalau semua menunggu nyaman dulu, kita tidak akan pernah berubah," kata MTI mengutip pernyataan Sutiyoso.