Pilkada 2024, KPU Jakarta Bakal Gunakan Fasilitas Pemprov untuk Antisipasi Cuaca Buruk

Jakarta, NU Online Jakarta

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Wahyu Dinata mengaku pihaknya telah diizinkan untuk menggunakan seluruh fasilitas milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta manakala terjadi cuaca buruk.

"Kami sebelum ini sudah melakukan perencanaan ya. Yang pasti kalau nanti ada kondisi buruk mereka bisa memakai alternatif tempat yang disediakan Pemprov," katanya kepada NU Online, Rabu (27/11/2024).

Wahyu mengaku telah menyiapkan perencanaan yang dibagi menjadi plan A dan plan B, sehingga seluruh TPS yang bermasalah, apalagi karena faktor cuaca, dapat langsung menggunakan fasilitas dari Pemprov tersebut.

"Jadi tempat apa pun yang dipunyai pemprov, kalau terjadi kondisi genting bisa digunakan. Makanya sudah ada plan A dan plan B. Alhamdulillah saat ini masih memakai plan A karena cuaca masih bagus dan mendung," jelasnya.

Meski begitu, Wahyu juga mendapat laporan bahwa di TPS Pulau Kelapa tengah terjadi hujan.

"Dapat laporan juga di Kepulauan Seribu ada beberapa kondisi cuaca hujan lebat. Tadi ada laporan satu TPS yang geser lokasi ke sekolah. Kami mengantisipasi di Pulau Kelapa di Pulau tidung," katanya.

Selepas itu, NU Online langsung mengonfirmasi ke salah seorang warga Kepulauan Seribu, Fitri Farhanah. Ia mengatakan bahwa di Pulau Kelapa memang terjadi hujan, akan tetapi hanya sampai pukul 8.00.

"Iya bener, tadi sempet hujan sampai jam 8 pagi. Tapi habis itu cuaca sangat terang," jelasnya.

Berdasarkan PKPU Nomor 2 Tahun 2024, tahapan pemilihan umum pada 2024 dimulai dengan pemungutan suara yang dilaksanakan pada hari Rabu, 27 November 2024. Setelah proses pencoblosan, tahap berikutnya adalah penghitungan suara yang dilakukan pada hari yang sama, yakni 27 November 2024, yang kemudian dilanjutkan dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Penghitungan dan rekapitulasi hasil suara akan berlangsung hingga Senin, 16 Desember 2024. Selanjutnya, calon terpilih akan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam waktu paling lama tiga hari setelah Mahkamah Konstitusi mengirimkan pemberitahuan resmi mengenai permohonan yang telah terdaftar dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK).

Baca selengkapnya di sini