Intoleransi di Daerah Karena Kegaduhan Anti-Ahok di Jakarta?
Manado, NU Online
Lesbumi PWNU Sulawesi Utara menggelar Ngobrol Bareng dan Refleksi Kebudayaan pada Senin (31/10). Kegiatan ini menghadirkan tiga narasumber utama, Saprillah Syahril Al Bayqunie (Peneliti Litbang Kemenag), Syaiful Arif (Dosen Pascasarjana STAINU Jakarta) dan Pitres Sambowadile (Budayawan Sulut).
Hadir juga Kasat Intelkam Polresta Manado, sekaligus turut memberikan sambutan sebagai apresiasi aparat kepolisian terkait kegiatan yang mempertemukan banyak elemen masyarakat tersebut. Apalagi kegiatan ini merupakan respon atas beragam peristiwa yang mengarah pada persoalan SARA, baik ditingkat nasional hingga lokal.
Ketua Lesbumi PWNU Sulawesi Utara Taufik Bilfagih sebaagai moderator menceritakan beberapa kasus intoleransi yang terjadi di Indonesia. “Belum lama ini, di Manado diramaikan dengan isu aksi pembongkaran masjid. Ini hanya isu, tapi demonya benaran. Namun kita tidak bahas kasus itu. Fokus kita menjawab pertanyaan seperti; apa sebenarnya yang melatarbelakangi hingga adanya penolakan bahkan pembongkaran bangunan rumah ibadah bagi pengikut agama dan kepercayaan tertentu? Mengapa pula fenomena penolakan pembangunan rumah ibadah tersebut selalu dilakukan oleh kelompok dominan kepada penganut agama yang minoritas? Kenapa pula ada kelompok yang menolak dipimpin oleh penganut agama lain?” ujar Taufik.
Menurut Taufik, masalah di Jakarta terkait demo anti-Ahok, menjadi penyulut peristiwa-peristiwa intoleran di daerah. “Saya yakin, aksi menuntut untuk membangun taman wisata religi dengan mempersoalkan bangunan masjid di kampung Texas, Manado, apa pun motifnya merupakan efek dari kegaduhan ibu kota. Mari kita bahas bersama denga ketiga narasumber tentang hal itu,” lanjut dosen IAIN Manado ini.
Saprillah Syahril memulai diskusi dengan memberikan paparan bahwa fenomena penolakan bahkan pembongkaran rumah ibadah justru lebih didominasi oleh relasi mayoritas dan minoritas. “Identitas sedang bertarung dengan relasi mayoritas dan minoritas. Adapun dalih yang digunakan untuk menolak pembangunan rumah ibadah berkaitan dengan masalah hukum, administrasi dan sebagainya, hanyalah wujud dari pengalihan maksud dan tujuan. Sebab, hampir tidak ditemukan, adanya aksi dilakukan oleh umat Kristen untuk menolak pembangunan masjid di daerah dimana mereka minoritas. Begitupun sebaliknya,” ungkapnya.
Berbeda dengan Syahril, Syaiful Arif justru menilai bahwa adanya kegagalan negara dalam mengkampanye nilai-nilai kebangsaan bagi warga negaranya. “Sejak awal, kita justru lebih dilarutkan dengan penghayatan dalam beragama, namun tidak intens dalam membentuk warga negara yang sadar akan nilai-nilai ideologi negara. Seharusnya, kita menjalankan nilai-nilai ketuhanan sebagaimana yang diajarkan Pancasila. Ketuhanan dalam Pancasila bersifat etis, bukan teo-ideologis. Soal kita punya keyakinan menurut agama masing-masing, itu perkara lain. Tapi penghayatan dalam berpancasila kita harus lebih diseriusi,” ujar penulis buku Falsafah Kebudayaan Pancasila ini.
Sementara itu, Pitres berpendapat bahwa sesungguhnya, peristiwa intoleran di daerah terkadang dilatarbelakangi pandangan tentang pengakuan atas kepemilikan tanah atau wilayah. “Pikiran ini menganggap bahwa tanah itu adalah kita, sehingga diluar kita tidak boleh menguasai tanah atau wilayah yang berada disekitar kita. Ini adalah wilayah Kristen maka dengan sendirinya, di luar Kristen tidak berhak untuk membangun. Ini wilayah Muslim, non-Muslim jangan ambil bagian. Ini negara Islam, pemimpin nom-Muslim tidak boleh dipilih. Persepsi demikian akhirnya menyebabkan kita tidak menjadi bangsa yang utuh dalam berwarga negara dengan baik,” tandas penulis buku Metamorfosis Bolsel ini.
Selain itu, berperan sebagai keynote speaker, Hb. Muhsin Bilfagih, memberikan orasi reflektifnya. Habib memberikan kritik atas implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang dianggapnya telah mengalami patahan.
“Di zaman Orde Lama dan Orde Baru, apa pun kondisinya, Pancasila menjadi sesuatu yang sakral. Negara mampu menggiring rakyat menjadi nasionalis. Hari ini, di zaman reformasi, telah terjadi penyusutan atas penanaman nilai Pancasila. Tak heran, disana sini kita jadi ribut soal bangunan rumah ibadah, pemimpin berbeda keyakinan dan beragam peristiwa intoleransi lainnya,” tegasnya.
Diskusi ini terselenggara di markas Kebudayaan Lesbumi NU Sulut dan berakhir hingga pukul 23.45 Wita. Peserta yang berasal dari aktivis mahasiswa dan LSM serta jurnalis pun menikmati diskusi dengan suguhan musikalisasi puisi yang dibawakan Lesbumi NU Sulut.(Syafieq/Abdullah Alawi)
Lesbumi PWNU Sulawesi Utara menggelar Ngobrol Bareng dan Refleksi Kebudayaan pada Senin (31/10). Kegiatan ini menghadirkan tiga narasumber utama, Saprillah Syahril Al Bayqunie (Peneliti Litbang Kemenag), Syaiful Arif (Dosen Pascasarjana STAINU Jakarta) dan Pitres Sambowadile (Budayawan Sulut).
Hadir juga Kasat Intelkam Polresta Manado, sekaligus turut memberikan sambutan sebagai apresiasi aparat kepolisian terkait kegiatan yang mempertemukan banyak elemen masyarakat tersebut. Apalagi kegiatan ini merupakan respon atas beragam peristiwa yang mengarah pada persoalan SARA, baik ditingkat nasional hingga lokal.
Ketua Lesbumi PWNU Sulawesi Utara Taufik Bilfagih sebaagai moderator menceritakan beberapa kasus intoleransi yang terjadi di Indonesia. “Belum lama ini, di Manado diramaikan dengan isu aksi pembongkaran masjid. Ini hanya isu, tapi demonya benaran. Namun kita tidak bahas kasus itu. Fokus kita menjawab pertanyaan seperti; apa sebenarnya yang melatarbelakangi hingga adanya penolakan bahkan pembongkaran bangunan rumah ibadah bagi pengikut agama dan kepercayaan tertentu? Mengapa pula fenomena penolakan pembangunan rumah ibadah tersebut selalu dilakukan oleh kelompok dominan kepada penganut agama yang minoritas? Kenapa pula ada kelompok yang menolak dipimpin oleh penganut agama lain?” ujar Taufik.
Menurut Taufik, masalah di Jakarta terkait demo anti-Ahok, menjadi penyulut peristiwa-peristiwa intoleran di daerah. “Saya yakin, aksi menuntut untuk membangun taman wisata religi dengan mempersoalkan bangunan masjid di kampung Texas, Manado, apa pun motifnya merupakan efek dari kegaduhan ibu kota. Mari kita bahas bersama denga ketiga narasumber tentang hal itu,” lanjut dosen IAIN Manado ini.
Saprillah Syahril memulai diskusi dengan memberikan paparan bahwa fenomena penolakan bahkan pembongkaran rumah ibadah justru lebih didominasi oleh relasi mayoritas dan minoritas. “Identitas sedang bertarung dengan relasi mayoritas dan minoritas. Adapun dalih yang digunakan untuk menolak pembangunan rumah ibadah berkaitan dengan masalah hukum, administrasi dan sebagainya, hanyalah wujud dari pengalihan maksud dan tujuan. Sebab, hampir tidak ditemukan, adanya aksi dilakukan oleh umat Kristen untuk menolak pembangunan masjid di daerah dimana mereka minoritas. Begitupun sebaliknya,” ungkapnya.
Berbeda dengan Syahril, Syaiful Arif justru menilai bahwa adanya kegagalan negara dalam mengkampanye nilai-nilai kebangsaan bagi warga negaranya. “Sejak awal, kita justru lebih dilarutkan dengan penghayatan dalam beragama, namun tidak intens dalam membentuk warga negara yang sadar akan nilai-nilai ideologi negara. Seharusnya, kita menjalankan nilai-nilai ketuhanan sebagaimana yang diajarkan Pancasila. Ketuhanan dalam Pancasila bersifat etis, bukan teo-ideologis. Soal kita punya keyakinan menurut agama masing-masing, itu perkara lain. Tapi penghayatan dalam berpancasila kita harus lebih diseriusi,” ujar penulis buku Falsafah Kebudayaan Pancasila ini.
Sementara itu, Pitres berpendapat bahwa sesungguhnya, peristiwa intoleran di daerah terkadang dilatarbelakangi pandangan tentang pengakuan atas kepemilikan tanah atau wilayah. “Pikiran ini menganggap bahwa tanah itu adalah kita, sehingga diluar kita tidak boleh menguasai tanah atau wilayah yang berada disekitar kita. Ini adalah wilayah Kristen maka dengan sendirinya, di luar Kristen tidak berhak untuk membangun. Ini wilayah Muslim, non-Muslim jangan ambil bagian. Ini negara Islam, pemimpin nom-Muslim tidak boleh dipilih. Persepsi demikian akhirnya menyebabkan kita tidak menjadi bangsa yang utuh dalam berwarga negara dengan baik,” tandas penulis buku Metamorfosis Bolsel ini.
Selain itu, berperan sebagai keynote speaker, Hb. Muhsin Bilfagih, memberikan orasi reflektifnya. Habib memberikan kritik atas implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang dianggapnya telah mengalami patahan.
“Di zaman Orde Lama dan Orde Baru, apa pun kondisinya, Pancasila menjadi sesuatu yang sakral. Negara mampu menggiring rakyat menjadi nasionalis. Hari ini, di zaman reformasi, telah terjadi penyusutan atas penanaman nilai Pancasila. Tak heran, disana sini kita jadi ribut soal bangunan rumah ibadah, pemimpin berbeda keyakinan dan beragam peristiwa intoleransi lainnya,” tegasnya.
Diskusi ini terselenggara di markas Kebudayaan Lesbumi NU Sulut dan berakhir hingga pukul 23.45 Wita. Peserta yang berasal dari aktivis mahasiswa dan LSM serta jurnalis pun menikmati diskusi dengan suguhan musikalisasi puisi yang dibawakan Lesbumi NU Sulut.(Syafieq/Abdullah Alawi)
Editor:
