LP Ma'arif NU Apresiasi Program Sekolah Rakyat Gratis Meski Madrasah Tidak Terlibat

Jakarta Barat, NU Online Jakarta

Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama memberikan apresiasi positif terhadap program Sekolah Rakyat Gratis yang telah berjalan sepekan sejak 14 Juli 2025. Meski madrasah tidak termasuk dalam 40 daftar sekolah sasaran program tersebut, Ma'arif NU mengucapkan terima kasih kepada pemerintah atas upaya memfasilitasi pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

 

Hal ini disampaikan Sekretaris Lembaga Pendidikan (LP) Ma'arif Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Harianto Oghie pada kegiatan rapat kerja guru & karyawan tahun ajaran 2025/2026 di Jakarta Barat pada Jumat (18/7/2025). Ia menjelaskan bahwa program Sekolah Rakyat Gratis merupakan inisiatif afirmasi pemerintah melalui Kementerian Sosial. Harianto menyatakan program ini ditujukan untuk membangun fasilitas pendidikan bagi anak-anak kurang mampu dengan berbasis data.

 

"Madrasah berada di bawah Kemenag dan akan tetap berjalan sebagai sekolah formal. Kalau sekolah rakyat itu suatu kekhususan, bagi masyarakat yang tidak dapat kesempatan. Madrasah tetap berjalan seperti biasa dan tidak terpengaruh," ujar Harianto. 

 

Harianto menegaskan bahwa LP Ma'arif NU Jakarta tidak akan menjadi bagian dari program Sekolah Rakyat Gratis. Harianto menjelaskan hal ini disebabkan status madrasah Ma'arif sebagai sekolah swasta yang tidak terafiliasi dalam program tersebut.

 

"Kalau madrasah sekolah Ma'arif itu swasta, tidak bisa disamakan," ujarnya.

 

Sekretaris LP Ma'arif PBNU mengapresiasi komitmen pemerintah dalam memberikan afirmasi pendidikan. Harianto mengucapkan terima kasih atas upaya pemerintah memfasilitasi lembaga pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan.

 

"Kami juga berterima kasih kepada pemerintah, berafirmasi memfasilitasi lembaga pendidikan bagi masyarakat kurang beruntung," ujarnya.

 

Dia menilai secara fasilitas program tersebut sudah siap untuk dijalankan. Namun, Harianto belum dapat memberikan penilaian menyeluruh terhadap efektivitas program yang masih dalam tahap awal pelaksanaan.

 

"Belum bisa memberikan evaluasi terhadap program tersebut, karena masih berproses dan perlu melihat dahulu ke depannya. Nantinya pasti pemerintah juga mengadakan evaluasi," pungkasnya.