Jakarta Pusat, NU Online Jakarta

Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta KH Samsul Ma’arif mengungkapkan peluang dan tantangan NU Jakarta  dalam merespons lahirnya Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ) dan kawasan Aglomerasi. 

Menurut survei Lembaga Survei Indonesia (LSI), Kiai Samsul menjabarkan lebih dari 55,9% umat Islam merupakan warga NU. Data ini menurutnya bisa menjadi peluang sekaligus menjadi tantangan NU ke depan.

 

“Diperkirakan lebih dari 60% Muslim adalah warga NU. Mayoritas warga Betawi di Jakarta juga merupakan bagian dari NU,” kata Kiai Samsul dalam diskusi yang bertajuk “Workshop NU Jakarta dan Kawasan Aglomerasi: Posisi, Peluang dan Tantangan” yang digelar di Hotel Swiss-Bellinn Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2024).

 

Dengan data tersebut, Kiai Samsul menyampaikan, tantangan NU di Jakarta yang pertama adalah adanya perbedaan pandangan antara anggota dan pengurus organisasi. Untuk mengatasinya, Kiai Samsul menyarankan adanya pendekatan khusus kepada tokoh-tokoh Betawi dan fokus pada praktik keagamaan, gerakan, serta pandangan politik.

 

“Dalam hubungannya dengan pemerintah, NU berperan sebagai mitra. Namun, kedekatan ini terkadang menimbulkan dilema saat harus memberikan kritik,” tuturnya.

Tantangan lain yang bakal dihadapi kemudian adalah aglomerasi Jakarta yang dimana adanya perluasan wilayah Jakarta dengan disatukannya kota-kota yang mengelilingi wilayah Jakarta. Oleh karena itu, Kiai Samsul menuturkan bahwa PWNU Jakarta mulai melakukan kajian lebih mendalam dengan beberapa pengurus-pengurus NU yang akan masuk dalam kawasan aglomerasi Jakarta.

 

NU di Jakarta dan sekitarnya, sebagai organisasi kemasyarakatan keagamaan, akan turut mengambil peluang, dengan memastikan, bahwa kawasan yang akan menjadi pusat komersial dan keuangan, berdaya saing global selain tetap terjaga corak budaya lokalnya, juga akan turut memastikan, bahwa pemberdayaan umat bisa berjalan seiring dan terimplementasi dengan baik.

 

Hasil kajian tersebut nantinya akan diserahkan langsung ke Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk memutuskan bagaimana langkah dan kebijakan NU di kawasan aglomerasi Jakarta ke depan.

 

“PWNU Jakarta harus bertanggung jawab tidak hanya untuk Jakarta, tapi juga wilayah sekitarnya seperti Tangerang, Depok, dan Bekasi. Ini memunculkan pertanyaan tentang posisi PWNU setelah aglomerasi dan pentingnya kolaborasi antar wilayah,” jelasnya.

 

Kiai Samsul juga menekankan perlunya diskusi untuk menentukan langkah NU ke depan, antisipasi tantangan pembangunan kota bisnis, dan peluang kontribusi positif NU. Untuk itu, Ia mengajak peserta untuk aktif berdiskusi dan memberikan masukan demi kemajuan NU dan Jakarta.

“Tentu tidak sampai kesana karena itu mungkin bahasan di muktamar. Paling tidak, kita punya tanggung jawab besar karena lahirnya UU DKJ ini melibatkan banyak daerah menjadi satu kesatuan sehingga dibutuhkan untuk bersama-sama punya tanggung jawab mengisi dan berkontribusi sebagai tanggung jawab DKJ ke depan," jelasnya.

 

Penulis: Nyimas Zulfa Lisamia
Editor: Khoirul Rizqy Attamami