Jakarta Utara, NU Online Jakarta

Kementerian Sosial tengah gencar menyelenggarakan Sekolah Rakyat, program pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Kemensos menargetkan 100 sekolah berbasis asrama (boarding school) ini akan mulai beroperasi pertengahan Juli ini.

 

Namun demikian, pemerintah juga tidak boleh mengabaikan lembaga-lembaga pendidikan nonformal yang sudah ada, seperti PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat).

 

Aktivis dan praktisi pendidikan informal bagi kelompok marjinal di Jakarta Utara, Malik, menyatakan bahwa sekolah nonformal termasuk PKBM dan lembaga pendidikan masyarakat lainnya layak mendapatkan perhatian serius dari negara. Aktivis ini menjelaskan bahwa ribuan anak yang terpinggirkan justru diselamatkan oleh sistem pendidikan alternatif ini.

 

"Sekolah nonformal, termasuk PKBM dan lembaga pendidikan masyarakat lainnya, juga layak mendapatkan perhatian serius dari negara. Ribuan anak yang terpinggirkan justru diselamatkan oleh sistem pendidikan alternatif ini," kata Malik, Ahad (13/7/2025).

 

Ketua Yayasan Anak Nagari Indonesia, Malik, menyampaikan hal tersebut di sela acara Lebaran Yatim 1447 H: Santunan Door to Door untuk Anak Yatim di Penjaringan, Jakarta Utara.

 

Malik mengaku menyambut baik program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah sebagai bagian dari solusi pendidikan inklusif dan berkeadilan. Namun, ia menekankan bahwa perhatian pendidikan terhadap kelompok marjinal tidak boleh berhenti di situ.

 

Aktivis pendidikan ini menegaskan bahwa keberpihakan nyata pemerintah dalam bentuk dukungan anggaran, pengakuan setara, dan perlindungan regulasi sangat dibutuhkan.

 

Aktivis ini menjelaskan bahwa saat ini masih banyak anak dari kelompok yatim, dhuafa, anak jalanan, anak dengan disabilitas, pekerja anak, hingga anak korban bencana atau konflik keluarga tidak mampu mengakses sekolah formal. Ia menyebutkan bahwa mereka kini terselamatkan berkat pendidikan alternatif seperti PKBM, komunitas belajar, dan sekolah nonformal lainnya.

 

Malik menambahkan bahwa Sekolah Rakyat yang jumlahnya sangat terbatas tentu memerlukan kolaborasi dengan lembaga-lembaga pendidikan nonformal untuk mencerdaskan anak yang memiliki hambatan mengakses sekolah formal.

 

Ketua yayasan ini menyatakan kesediaannya untuk terus bersinergi membangun generasi, namun ia menekankan bahwa keadilan sosial dalam pendidikan harus diwujudkan untuk semua.

 

"Kami siap terus bersinergi membangun generasi, namun keadilan sosial dalam pendidikan harus diwujudkan untuk semua, bukan sebagian," ujarnya.

 

Yayasan Anak Nagari Indonesia menggelar program Lebaran Yatim 1447 H dengan cara mendistribusikan bantuan secara langsung dari pintu ke pintu di wilayah RW 04 dan RW 05, Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara.

 

Puluhan anak yatim yang berasal dari keluarga prasejahtera menerima santunan berupa paket perlengkapan sekolah, serta uang tunai. Tim relawan dari yayasan turun langsung ke rumah-rumah anak yatim untuk memastikan bantuan diterima secara layak, manusiawi, dan penuh kehangatan.

 

Ketua Yayasan Anak Nagari Indonesia ini menjelaskan bahwa momentum Muharram sebagai bulan penuh rahmat bagi anak yatim dijadikan ajang berbagi kebahagiaan dan cinta. Ia menekankan bahwa bagi yayasan, melayani mereka bukan sekadar kewajiban sosial, tetapi bagian dari ibadah.

 

"Momentum Muharram, sebagai bulan penuh rahmat bagi anak yatim, kami jadikan ajang berbagi kebahagiaan dan cinta. Karena bagi kami, melayani mereka bukan sekadar kewajiban sosial, tapi bagian dari ibadah," pungkas Malik.