Jakarta, NU Online Jakarta

Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) KH Samsul Ma’arif menyampaikan apresiasi atas keputusan DPR yang menyetujui pembentukan Kementerian Haji. Ia menilai langkah tersebut sebagai terobosan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji.

 

“Ya, pertama saya sangat apresiatif atas putusan DPR yang menjadikan badan haji itu menjadi sebuah kementerian sendiri. Karena ini hajat nasional yang perlu penanganan secara khusus,” kata Kiai Samsul di Jakarta Timur, Kamis (28/8/2025).

 

Kiai Samsul menegaskan bahwa keberadaan Kementerian Haji akan memberi dampak positif bagi penyelenggaraan haji. Ia menyebut penanganan yang lebih serius, terfokus, dan komprehensif dapat memperbaiki perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi haji.

 

Ia juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Menurutnya, capaian BPKH selama ini belum memenuhi harapan masyarakat.

 

“Saya melihat kerja-kerja BPKH itu masih jauh dari apa yang kita harapkan, justru bebannya lebih banyak. Pemerintah itu harus lebih terbuka terutama dalam pembiayaan haji. Nah, sebetulnya berapa sih real cost-nya, dan berapa yang dibantu dari uang keuntungan setoran awal itu,” tegasnya.

 

Lebih lanjut, ia menyampaikan dukungan agar pembentukan Kementerian Haji menjadi momentum baru dalam penataan layanan haji.

 

“Ya, sangat mendukung. Nanti harus ditata secara serius mumpung ini orang baru, semangat baru,” tambahnya.

 

Kiai Samsul juga menyampaikan harapannya agar Gus Irfan, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan, dapat diangkat menjadi Menteri Haji.

 

“Saya berharap Gus Irfan sebagai kepala badan diresmikan menjadi menteri ini,” pungkasnya.