Hasil Demo Ojol 2025: Komisi V DPR akan Gelar Rapat Bersama Kemenhub dan Aplikator

Jakarta, NU Online Jakarta

Sebanyak 25 perwakilan massa aksi ojol 2025 melakukan audiensi bersama Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, pada Selasa (20/5/2025).

Ketua Umum Perkumpulan Armada Sewa (PAS) Indonesia Wiwit Sudarsono mengatakan bahwa semua tuntutan massa aksi telah disampaikan termasuk potongan yang diterima aplikator dari pengemudi ojek online (ojol) sebanyak 10 persen.

"Pada intinya kami menyampaikan aspirasi apa yang telah dituntut oleh teman-teman semua bahwa kami menuntut potongan aplikator sebesar 10 persen. Bapak Dirjen menerima aspirasi kita dan akan meneruskan kepada Bapak Menteri Perhubungan (Dudy Purwagandhi) terkait tuntutan kita. Dalam waktu minta waktu yang secepat cepatnya akan segera merealisasikan tuntutan kami," kata Wiwit usai aksi, dikutip dari NU Online.

Setelah audiensi para pengemudi ojol diterima, Wiwit menyampaikan bahwa Komisi V DPR RI akan menggelar Rapat Dengar Pendapat bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub), perwakilan pengemudi ojol, dan pihak aplikator.

"Kami juga mendorong adanya revisi terhadap Peraturan Menteri Perhubungan yang berkaitan dengan kendaraan roda dua. Selain tuntutan soal pembagian tarif 10 persen untuk pengemudi, kami juga menyoroti persoalan tarif rendah yang dikenal dengan istilah Aceng (argo goceng), serta sistem pembagian slot order yang kami nilai merugikan teman-teman ojol," kata Wiwit. 

Berdasarkan pantauan NU Online, saat aksi ojol berlangsung orator menyuarakan tentang payung hukum yang perlu dibuat oleh pemerintah agar keamanan, upah, dan keselamatan pengemudi ojol dapat diberlakukan.

"Di sini bukan hanya anda yang ingin hidup, kami juga punya keluarga di rumah dan ojol adalah satu-satunya penghasilan kami untuk keluarga di rumah," katanya.

Baca selengkapnya di sini.