Akademisi Sebut Urbanisasi Tak Selalu Jadi Pemicu Peningkatan Angka Kemiskinan di Jakarta

Jakarta Timur, NU Online Jakarta

Akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Tantan Hermansah membantah dugaan bahwa urbanisasi menjadi penyebab utama peningkatan angka kemiskinan di Jakarta. Data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat jumlah penduduk miskin per Maret 2025 mencapai 464,87 ribu orang, naik 15,8 ribu orang sejak September 2024 yang sebesar 449,07 ribu orang.

 

Tantan menyampaikan bahwa dugaan tersebut perlu dibuktikan. Dia mengidentifikasi dua kemungkinan masyarakat yang melakukan urbanisasi.

 

"Apakah ini memang persoalan dinamika urbanisasi di mana arus penduduk yang masuk ke dalam kota memang adalah kelompok yang betul-betul dikatakan miskin, sehingga menambah jumlah orang miskin atau memang yang masuk itu membawa modal tapi begitu di bawa ke jakarta malah miskin karena daya beli warga jakarta pun tidak sebesar yang diperkirakan," kata Tantan saat dihubungi NU Online Jakarta, pada Selasa (29/7/2025).

 

Pernyataan Tantan tersebut merespons dugaan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo yang menyebutkan pengaruh urbanisasi sebagai salah satu penyebab naiknya angka kemiskinan di Jakarta. Pramono mempertanyakan apakah kemiskinan tersebut disebabkan oleh warga Jakarta atau karena datangnya orang dari berbagai daerah yang menaruh harapan tinggi untuk datang ke Jakarta.

 

"Apakah itu betul kemiskinan karena semata-mata warga yang ada di Jakarta atau memang sekarang persoalannya orang menaruh harapan yang tinggi untuk datang di Jakarta dan itu datang dari berbagai daerah," kata Pramono dikutip dari ANTARA. 

 

Tantan menyatakan bahwa Jakarta merupakan cerminan Indonesia. Menurutnya, ketika angka kemiskinan di Jakarta meningkat, hal itu juga menjadi sinyal kegagalan dalam mengelola kemiskinan di tingkat nasional.

 

Ia menilai kemiskinan bisa saja disebabkan oleh ketidaktepatan dalam politik kebijakan atau anggaran. Dia juga menyebutkan orientasi kebijakan tidak hanya terfokus pada penciptaan lapangan kerja tetapi juga diarahkan pada pembangunan sarana dan prasarana penunjang kesejahteraan warga. Menurutnya, pembangunan semacam ini belum tentu memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat, terutama dalam jangka pendek.

 

Tantan menyatakan bahwa meningkatnya angka kemiskinan tidak bisa secara langsung dikatakan sebagai bentuk kegagalan dari kebijakan yang telah dibuat oleh Pramono Anung. Dia menjelaskan untuk melihat keberhasilan sebuah kebijakan memerlukan waktu minimal satu tahun dan kemudian dievaluasi di tahun berikutnya.

 

"Biasanya untuk melihat apakah sebuah kebijakan ini berhasil atau tidak tentu harus minimal berlaku satu tahun dan kemudian dievaluasi di tahun berikutnya," katanya.

 

Tantan menyebutkan untuk mengatasi peningkatan angka kemiskinan diperlukan kebijakan yang komprehensif dengan melibatkan kerja sama antar wilayah, khususnya daerah-daerah di sekitar Jakarta. Ia menilai langkah tersebut penting untuk menekan laju urbanisasi yang tak terkendali dari wilayah sekitar ke Jakarta.

 

"Jika serbuan kaum urban itu datang secara sporadis tentu tidak akan mudah bisa ditangani dan dikelola secara strategis," ungkapnya.

 

Dia menambahkan jika kenaikan angka kemiskinan terus berlanjut satu sampai dua tahun mendatang, hal tersebut dapat menimbulkan krisis sosial yang dapat meluas kepada krisis ekonomi dan berlanjut hingga krisis politik di Indonesia. Tantan menekankan masalah besar akan terjadi ketika terjadi krisis politik di Jakarta.

 

"Masalah besarnya adalah ketika terjadi krisis politik, kalau Jakarta yang bergemuruh maka kemudian nasional bisa bergejolak pertarungannya begitu besar," pungkasnya.