Putus Rantai Kemiskinan, Gubernur Jakarta Ingin Perluas KJMU hingga S3
Senin, 28 April 2025 | 10:30 WIB

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam acara Halal Bihalal PWNU DKI Jakarta bersama Keluarga besar Nahdlatul Ulama se-DKI Jakarta di Masjid Al-Awwabin, Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Jakarta Selatan, Ahad (27/4/2025). (Foto: NU Online/Alaika)
Krisna Bagus Sajiwo
Penulis
Jakarta Selatan, NU Online Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menginginkan agar cakupan program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) diperluas hingga magister (S2) hingga doktoral (S3). Ia mengatakan rencana tersebut dapat diberlakukan asalkan mahasiswa mempertahankan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang baik.
Hal tersebut ia sampaikan dalam acara Halal Bihalal PWNU DKI Jakarta bersama Keluarga besar Nahdlatul Ulama se-DKI Jakarta di Masjid Al-Awwabin, Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Jakarta Selatan, Ahad (27/4/2025).
“Kenapa harus sampai S3? Karena saya ingin memutus mata rantai ketidakberuntungan. Dengan pendidikan tinggi sampai doktoral, peluang mereka untuk diterima di dunia kerja jauh lebih besar, dan ini bisa memperbaiki nasib keluarganya ke depan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Pramono juga bakal memprioritaskan program-program pro rakyat kecil sejak awal masa kepemimpinannya. Program seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Sehat (KJS), layanan bagi difabel, lansia, hingga pemutihan ijazah menjadi fokus utama.
“KJP sudah kita distribusikan kepada 770.622 siswa di Jakarta. Ini penting untuk menjamin anak-anak dari keluarga tidak mampu bisa tetap mengakses pendidikan berkualitas,” jelas Pramono.
Pramono mengatakan program tersebut salah satu langkah untuk memutus rantai kemiskinan di Jakarta. ia menilai tantangan terbesar saat ini adalah kesenjangan sosial antara kelompok kaya dan masyarakat tidak mampu. Sedangkan pembangunan infrastruktur dan tata kota Jakarta sudah jauh lebih baik.
“Tugas utama seorang pemimpin adalah mendekatkan kesenjangan itu. Memastikan bahwa masyarakat kurang mampu dapat mengecap manfaat kemajuan kota ini,” ujarnya.
Pramono juga menyatakan, langkah selanjutnya adalah memperkuat alokasi operasional untuk RT dan RW. Sebab, pemerataan pembangunan dan pelayanan publik bisa lebih terasa di tingkat akar rumput.
"Program yang belum saya jalankan adalah operasional pada RT dan RW, karena saya ingin betul melakukan untuk masyarakat yang tingkat bawah," pungkasnya.
Terpopuler
1
Begini Alasan Arab Saudi Tunda Skema Tanazul Haji
2
Soal Polemik Nasab, PBNU Minta Nahdliyin Bersikap Bijak dan Kedepankan Adab
3
PWNU Jakarta Tekankan Budaya Betawi untuk Pemberdayaan Masyarakat
4
Jelang Idul Adha, Pedagang Keluhkan Penurunan Penjualan Hewan Kurban
5
IPNU Jakut Teguhkan Kaderisasi Berbasis Lokal dan Kebangsaan
6
PWNU Jakarta Apresiasi Larangan Ondel-ondel untuk Mengamen
Terkini
Lihat Semua