Mahfud MD Ungkap Paradoks Indonesia: Negara Kaya Rakyat Miskin

Jakarta Timur, NU Online Jakarta

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Prof Mahfud MD mengungkapkan kondisi paradoks yang dialami Indonesia saat ini. Dia menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menganggap Indonesia sebagai negara yang kaya namun rakyatnya miskin, sebuah kontradiksi yang mencerminkan ketimpangan struktural.

 

Mahfud memaparkan analisis mendalam tentang kondisi Indonesia kontemporer berdasarkan buku yang menjadi rujukan Presiden Prabowo. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menjelaskan bahwa buku berjudul "Paradoks Indonesia" tersebut telah menjadi bahan bacaan wajib para menteri dalam pemerintahan saat ini. Menurut analisis tersebut, negara Indonesia dikuasai oleh pemilik modal yang menciptakan pemerintahan plutokrasi.

Dia menyatakan bahwa Presiden Prabowo menilai politik Indonesia saat ini dikuasai oleh sistem oligarki. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Sekolah Nahdliyin Pergerakan (Sniper) yang diselenggarakan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta, di Kantor PWNU DKI Jakarta, Sabtu (28/6/2025). 
 

"Ternyata Prabowo menganggap politik Indonesia sekarang adalah oligarki. Negara kita ini dikuasai oleh pemilik modal. Sehingga pemerintah kita itu pemerintahan plutokrasi, di mana semua pejabatnya dipilih oleh pemilik modal," ungkapnya.

 

Akademisi hukum ini kemudian menguraikan data-data ketimpangan yang mencengangkan. Mahfud menyebutkan bahwa 1 persen penduduk Indonesia menguasai persen lahan, sementara sisanya lahan dinikmati oleh 99 persen penduduk lainnya.

Dia menyampaikan ketimpangan yang lebih mengejutkan terlihat dari distribusi kekayaan nasional. Mahfud menyebutkan bahwa 10 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 73 persen kekayaan negara, bahkan 1 persen orang terkaya menguasai 50,6 persen kekayaan nasional.

"1 persen orang terkaya menguasai 50,6 persen kekayaan negara. Jadi 1 persen menguasai lebih dari separuh, yang 99 persen menikmati sisanya, jadi tidak adil keadaan kita ini," katanya.

 

Dia juga mengungkap fenomena capital flight yang merugikan Indonesia. Mahfud menyebutkan data bahwa para pengusaha Indonesia menyimpan dana sebesar Rp 1.400 triliun di luar negeri, sementara APBN Indonesia hanya Rp 2.100 triliun.

Mantan pejabat tinggi ini memberikan contoh konkret praktik yang merugikan negara melalui ilustrasi perdagangan minyak. Dia menjelaskan bagaimana minyak mentah Indonesia diekspor ke Singapura dengan harga 3 Dolar, kemudian diimpor kembali dengan harga 9 Dolar tanpa minyak tersebut berpindah lokasi.

"Minyaknya tidak berpindah, cuma dokumen yang dipindah ke Singapura. Di video di Singapura, minyaknya tetap di situ, besoknya dijual lagi ke pemerintah Indonesia 9 Dolar," jelasnya.

Mahfud juga menyoroti rendahnya indeks persepsi korupsi Indonesia yang hanya mencapai 37 persen. Dia menjelaskan bahwa angka tersebut masih jauh dari target 60 persen yang dicita-citakan sejak reformasi, dengan pencapaian tertinggi hanya menyentuh 40 pada tahun 2019.

Dia juga mengungkap indeks  Indonesia yang mencapai 0,381. Mahfud menjelaskan bahwa indeks tersebut menunjukkan kesenjangan distribusi kekayaan yang masih cukup lebar.

 

Meski mengungkap berbagai masalah struktural, dia menyebutkan bahwa terdapat kemajuan signifikan di berbagai sektor, seperti pendidikan tinggi yang kini memiliki lulusan lebih dari 17 juta orang dengan angka partisipasi 32 persen.

"Di bidang pendidikan, sekarang itu lulusan perguruan tinggi kita sudah lebih dari 17 juta orang. Angka partisipasi perguruan tinggi berapa? Sudah 32 persen," ungkapnya.

Dia juga mencatat perbaikan di sektor pengentasan kemiskinan, di mana tingkat kemiskinan Indonesia kini hanya 8,7 persen. Mahfud menyatakan bahwa angka tersebut sudah jauh lebih baik dibanding masa sebelum kemerdekaan.