BPPNU Berikan Sejumlah Catatan Kritis untuk Pramono Anung Gubernur Jakarta Terpilih

Jakarta Raya, NU Online Jakarta

Direktur Badan Pemantau Pilkada Nahdlatul Ulama (BPPNU) Jakarta Abdul Aziz memberikan sejumlah catatan penting terkait masa depan Jakarta di bawah kepemimpinan Pramono Anung dan Rano Karno. Menurutnya, meskipun pelantikan akan berlangsung dalam beberapa bulan mendatang, tantangan besar dan harapan telah menanti pemimpin baru.

 

Ia menekankan pentingnya integritas dan visi yang jelas dari gubernur dan wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) ini. "Jakarta membutuhkan pemimpin yang jujur, adil, dan tegas dalam menghadapi tantangan terutama di tengah kompleksitas kota dengan APBD tertinggi di Indonesia," ungkapnya, Kamis (9/11/2024).

 

Ia juga menyoroti perlunya mitigasi terhadap kasus-kasus yang menimpa jajaran Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ)  seperti yang terjadi baru-baru ini pada Dinas Kebudayaan. “Pemimpin baru harus mampu membangun integritas hingga level paling bawah, termasuk dalam pengelolaan dana APBD yang diamanatkan UU Daerah Khusus Jakarta,” tambahnya.

 

Pramono sebagai salah satu tokoh di balik lahirnya UU Daerah Khusus Jakarta dan Aglomerasi diharapkan mampu mengatasi banjir melalui koordinasi yang lebih baik dengan daerah hulu dan pemerintah pusat. “Langkah konkret seperti pembangunan waduk dan kawasan hijau di hulu serta penataan garis pantai dan Giant Sea Wall di hilir harus menjadi prioritas,” jelas Aziz.

 

Selain itu, isu pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat juga memerlukan perhatian khusus. Aziz menegaskan pentingnya kontribusi seluruh pihak mendukung program kerja pemimpin baru. “Semua pihak, termasuk warga Jakarta diharapkan dapat berkontribusi dalam mendukung program kerja gubernur dan wakil gubernur baru,” imbuhnya.

 

Transportasi juga menjadi isu krusial lainnya yang perlu dibenahi. Aziz berharap adanya peningkatan transportasi umum dan infrastruktur jalan yang terintegrasi. “Transportasi Jakarta harus dikelola dalam kerangka Penataan Transportasi Kawasan Aglomerasi untuk efektivitas yang maksimal,” tegasnya.

 

Ia juga menyoroti kawasan kumuh di Jakarta, dari 2.700 RW, sekitar 200 di antaranya masih terkategori kumuh. Penataan kawasan kumuh dan penyediaan hunian murah menjadi tantangan besar yang harus diatasi secara holistik. “Gubernur baru perlu merancang kebijakan yang mampu menyelesaikan masalah ini secara holistik,” imbuh Aziz.

 

Polusi udara dan tata kelola sampah juga menjadi isu mendesak. Jakarta tercatat memiliki indeks kualitas udara yang buruk dengan emisi kendaraan, industri, dan sampah sebagai penyebab utama. “Gunung sampah di Bantar Gebang menjadi simbol perlunya penanganan serius atas sampah dan polusi udara di ibu kota,” tandas Aziz.