Direktur NU Online Jakarta: Industri Media Harus Adaptif dengan Medsos Agar Tetap Bertahan

Jakarta Timur, NU Online Jakarta

Direktur NU Online Jakarta, Septiawan mengatakan bahwa Industri media di Indonesia saat ini dihadapkan pada tantangan yang cukup berat sejak tahun 2025 awal. Tantangan tersebut meliputi pemutusan hubungan kerja (PHK), penutupan program, hingga bangkrutnya sejumlah perusahaan media besar.

 

Menurut Iwan, sapaan akrabnya, kondisi ini disebabkan oleh dominasi media sosial seperti TikTok dan Instagram yang dimanfaatkan para influencer untuk mengkapitalisasi pasar. 

 

Ia menilai, para influencer dipilih karena memiliki banyak pengikut. Iwan berpesan agar industri media bisa bertahan, perusahaan media harus mampu beradaptasi terhadap perkembangan medsos. 

 

"Setiap training of trainer itu, saya sampaikan bahwa senjakala media itu akan datang dengan sendirinya, apalagi media-media yang memang kalau kita bilang mereka berjuang dengan idealismenya masing-masing," kata Iwan kepada NU Online Jakarta, pada Senin (12/5/2025).

 

Alumnus Magister Diplomasi Pertahanan Universitas Pertahanan (Unhan) itu menekankan bahwa informasi, komunikasi, dan media adalah elemen yang tidak bisa dipisahkan.

 

Menurutnya, saat ini dengan bermodal media sosial semua orang bisa mengaku sebagai media, tapi etika jurnalistik diabaikan bahkan mereka dengan mudahnya menyampaikan pesan tanpa proses redaksional seperti media pada umumnya. 

 

"Di perkembangan zaman muncul lah yang namanya influencer, kenapa? Karena mereka itu menutup ruang batas dan waktu serta konsep dari produksi media itu sendiri," katanya. 

 

Tanpa melalui proses editing, lanjut Iwan, tanpa harus menguasai isu, para influencer itu dengan mudahnya menyampaikan suatu pesan baik yang positif maupun negatif tanpa riset tanpa melalui proses-proses redaksional. 

 

Meski begitu, ia menegaskan bahwa media tetap memegang peran penting dalam demokrasi. Sayangnya, menurutnya, Indonesia sebagai negara demokrasi belum mampu menerapkan aturan secara demokratis, padahal media seharusnya berfungsi sebagai kontrol terhadap jalannya demokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang.

 

"Dalam demokrasi media itu ada di situ, tapi media yang mana kita kembalikan lagi," ujar Iwan yang saat ini tengah menempuh promosi kandidat Doktoral Prodi Ketahanan Nasional, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. 

 

Iwan menambahkan, saat ini mau tidak mau perusahaan media harus melakukan kolaborasi antar pihak. Menurutnya, tidak akan ada suatu perkembangan kemajuan media tanpa kolaborasi. 

 

Ia menjelaskan bahwa peran media saat ini, tidak bisa mengandalkan satu segmentasi perlu mengelaborasikan satu isu dengan persoalan lain sehingga dapat dikelola bersama. 

 

"Peran aktif semua instansi jurnalis di media manapun hanya mereka yang kuat dan solid dalam bersatu, itu yang akan bertahan," pungkasnya. 

 

Sebelumnya, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mendesak pemerintah untuk memberikan perhatian serius atas kondisi industri media yang tengah tertekan akibat disrupsi media sosial. 

 

Ia menekankan pentingnya dukungan terhadap keberlanjutan bisnis media, kesejahteraan wartawan, serta keselamatan jurnalis. 

 

Hal itu disampaikan saat sambutan peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia di Taman Ismail Marzuki, Sabtu (3/5/2025). 

 

"Kami meminta pemerintah memberikan atensi sungguh-sungguh terhadap kondisi media saat ini. Bukan hanya soal bisnisnya, tapi juga kesejahteraan dan keselamatan para jurnalis," kata Ninik dikutip dari Tempo.