PMII Jakarta Gelar Diskusi Evaluasi 100 Hari Kerja Pramono-Rano

Jakarta, NU Online Jakarta

Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) DKI Jakarta menggelar diskusi publik bersama PMII Cabang Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur. Diskusi bertajuk "Evaluasi 100 Hari Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta" ini menciptakan ruang refleksi bagi masyarakat sipil untuk menilai arah pembangunan ibu kota di Sekretariat PKC PMII, Jakarta Timur, Rabu (21/5/2025). 

 

Ketua PKC PMII DKI Jakarta M Nadzir Ahyaul'ilmi mengkritisi berbagai program unggulan pemerintahan baru yang dinilai belum optimal. Ia menilai beberapa program masih bersifat parsial dan belum menyentuh akar permasalahan yang dihadapi generasi muda Jakarta.

 

Pria yang akrab disapa Ulil ini menyoroti pentingnya program-program yang dapat mencegah konflik sosial di kalangan pelajar dan pemuda. Ia menekankan perlunya implementasi program yang lebih konkret dan berdampak langsung pada kehidupan anak muda.

"Ada beberapa janji kampanye mas Pram yang saya kira bisa mencegah tawuran para pelajar dan pemuda yaitu Creative Hub, Job Fair dan balai warga," ujarnya.

Selain itu, Ulil juga mengangkat permasalahan infrastruktur dasar yang masih mengganggu kehidupan warga Jakarta. Ia menyoroti kondisi layanan air bersih yang belum memenuhi standar kualitas yang layak bagi masyarakat.

 

Menurutnya, persoalan kualitas air PAM Jaya merupakan isu mendesak yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah provinsi. Nadzir menekankan bahwa akses terhadap air bersih merupakan hak dasar yang harus dipenuhi pemerintah.

"Hal ini harus menjadi perhatian khusus pak gubernur agar warga Jakarta bisa mendapatkan haknya dengan adil," tegasnya.

 

Ketua PC PMII Jakarta Selatan Muh Asdar Prabowo menyoroti lemahnya perhatian pemerintah provinsi terhadap dinamika lokal di wilayahnya. Asdar mengangkat berbagai permasalahan mendesak yang dihadapi 10 kecamatan di Jakarta Selatan, mulai dari pengelolaan sungai hingga edukasi masyarakat.

Ia menilai koordinasi antarlembaga pemerintah masih belum optimal dalam merespons kebutuhan warga. Menurut Asdar, intervensi pemerintah provinsi di tingkat akar rumput masih sangat minim, padahal persoalan tersebut langsung berdampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat.

 

"Pengelolaan Sungai Cikoko masih carut-marut dan masih kurangnya edukasi masyarakat tentang pembuangan limbah," katanya. 

Asdar juga mengkritisi efektivitas komunikasi antar lembaga pemerintahan dalam menangani persoalan masyarakat. Ia menekankan perlunya perbaikan koordinasi antara pemerintah provinsi dengan tingkat kecamatan untuk memastikan program pembangunan dapat berjalan optimal.

"Komunikasi antar lembaga belum efektif dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Pemerintah provinsi perlu lebih memperhatikan dinamika lokal yang terjadi di tingkat kecamatan," kata Asdar.

Lebih lanjut, Asdar menyoroti minimnya keterlibatan pemerintah provinsi dalam menyelesaikan masalah-masalah di tingkat grassroot. Ia menilai bahwa perhatian terhadap isu-isu lokal yang langsung dirasakan masyarakat masih sangat kurang.

 

"Kami melihat masih lemahnya intervensi pemerintah provinsi dalam menangani persoalan-persoalan di tingkat grassroot, padahal ini yang langsung dirasakan masyarakat," lanjut Asdar.

Ketua PC PMII Jakarta Pusat Deby Abiyanto Saputra menggarisbawahi berbagai permasalahan sosial yang masih membelit wilayahnya. Deby menyoroti tingginya tingkat ketimpangan sosial dan berbagai isu struktural yang belum tertangani dengan baik oleh pemerintah daerah.

Ia menilai perlunya pendekatan yang lebih inovatif dalam melibatkan generasi muda untuk mengatasi berbagai persoalan sosial. Deby menekankan pentingnya program pemberdayaan pemuda yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.

"Kami mengusulkan kegiatan produktif seperti pelibatan pemuda dalam PPSU untuk menekan angka kenakalan remaja," jelasnya.

 

Ketua PC PMII Jakarta Timur Rhi M Taufiqurrachman memfokuskan perhatian pada isu-isu sosial yang membutuhkan penanganan serius dari pemerintah. Ahan menyoroti tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga serta pentingnya pengelolaan lingkungan yang melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif.

Ia menilai pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan dinas terkait untuk menciptakan program pemberdayaan yang berkelanjutan. Ahan menekankan bahwa program pengelolaan lingkungan dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah pengangguran sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

"Kolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dapat membuka peluang pemberdayaan masyarakat sekaligus menurunkan angka pengangguran," paparnya.

 

Salah satu peserta diskusi menyampaikan contoh keberhasilan program pengelolaan lingkungan di tingkat pendidikan. Adil mengangkat model pengelolaan sampah yang telah berhasil diterapkan di salah satu sekolah dasar sebagai inspirasi untuk wilayah lain.

 

Ia menilai pentingnya replikasi program-program yang telah terbukti berhasil untuk diterapkan di lokasi lain. Adil menekankan bahwa model pengelolaan lingkungan berbasis sekolah dapat menjadi contoh yang baik untuk pengembangan program serupa.

 

"Pengelolaan bank sampah yang berhasil di SDN 07 Pulogadung bisa menjadi model inspiratif untuk wilayah lain," ungkapnya.

Diskusi ini juga membahas masalah penggusuran pasar khususnya Pasar Kembang Cikini, premanisme, serta pentingnya optimalisasi CSR untuk mendukung solusi persoalan sampah dan lingkungan.