Sahkan BPPNU, KPU Jakarta Tekankan Pentingnya Netralitas sebagai Pemantau Pemilu

Jakarta, NU Online Jakarta
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Wahyu Dinata mengesahkan Badan Pemantau Pilkada Nahdlatul Ulama (BPPNU) DKI Jakarta. BPPNU DKI Jakarta kini terdaftar sebagai lembaga pemantau pemilu resmi yang terakreditasi dari KPU setelah melewati proses verifikasi administrasi dan ketentuan sesuai perundang-undangan yang berlaku. 

 

Wahyu menekankan lembaga pemantau pemilu harus memiliki komitmen yang kuat dan jelas terutama dalam menjaga integritas dan independensi. Sebab, salah satu syarat untuk menjadi lembaga pemantau pemilu harus netral dan tidak berpihak kepada salah satu calon. 

 

"Karena jangan sampai nanti ketika menjadi pemantau pemilu mudah-mudahan tidak ada proses dukung-mendukung, bisa jadi nanti sertifikatnya bisa dipertanyakan oleh masyarakat kemudian pencabutan sertifikat yang ada," ujar Wahyu dalam Peresmian BPPNU DKI Jakarta di Kantor Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta, Jumat (18/10/2024). 

 

Dalam kesempatan itu, Wahyu juga mengapresiasi peran PWNU DKI Jakarta dalam proses pemilu legislatif dan presiden 2024 lalu. Ia berharap PWNU DKI Jakarta dapat kembali mengambil peran dalam proses pilkada Jakarta 2024.

 

"Kita punya komitmen yang sama bahwa pemimpin Jakarta harus lahir dari pemilu yang berintegritas. Karena pemilu berintegritas itu perlu partisipasi dari banyak pihak dan ini sangat membantu kita (KPU) ke depannya," tuturnya. 

 

Ia juga mengajak BPPNU Jakarta untuk menyukseskan Pilkada Jakarta 2024. Menurutnya Jakarta adalah barometer nasional sehingga kejadian kecil apapun yang muncul bisa menjadi dampak yang besar. 

 

"Ibaratnya kalau di daerah kejadian kecil itu terlupakan, tapi kalau di DKI Jakarta menjadi sesuatu yang besar. Oleh karena itu mohon komitmennya bersama-sama," jelasnya. 

 

Sementara itu, Ketua PWNU DKI Jakarta KH Samsul Ma'arif mengibaratkan menyebutkan BPPNU Jakarta sebagai resolusi jihad untuk pilkada Jakarta yang berkualitas dan bermartabat. Menurutnya, menyukseskan pilkada Jakarta merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat termasuk PWNU DKI Jakarta. 

 

"Seluruh santri wajib mengaktualisasi pakta resolusi jihad dalam berbagai aspek, salah satunya menjaga pilkada 2024. Kita ingin menjadi contoh sebagai civil society menjadi bandul dalam pilkada Jakarta ini," ujarnya. 

 

Kiai Samsul menegaskan dibentuknya BPPNU merupakan komitmen NU dalam menegakkan politik wasathiyah (tengah) bukan untuk memihak kepada kandidat, melainkan kepada kemaslahatan masyarakat. 

 

"NU harus berani tegak lurus di tengah di pilkada, itulah makna dari wasatiyah," tegasnya. 

Selain itu, ia menekankan bahwa memilih pemimpin merupakan kewajiban sebagai warga negara. Ia menyebut bahwa orang yang ikut serta dalam pemantauan pilkada ini sama hukumnya dengan orang yang berjihad untuk kepentingan masyarakat Jakarta. 

 

"Memiliki pemimpin adalah sebuah kewajiban, maka memilih pemimpin itu wajib," tandasnya.