Pj Gubernur Jakarta Komitmen Ciptakan Pilkada yang Berintegritas dan Beretika

Jakarta, NU Online Jakarta
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi berkomitmen untuk menciptakan penyelenggaraan Pilkada yang berintegritas dan beretika. Hal tersebut disampaikan dalam acara Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemilu Wilayah II yang digelar Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu (DKPP) RI di Grand Sahid Jaya, pada Selasa (5/11/2024).

“Kami mengapresiasi Ketua DKPP beserta jajarannya yang telah menginisiasi rapat koordinasi hari ini untuk menguatkan sinergi bersama antara jajaran penyelenggara pemilu, aparat keamanan, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi berbagai tantangan selama pelaksanaan pilkada,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima NU Online Jakarta.

Teguh mengatakan dalam menyukseskan Pilkada Jakarta yang digelar pada 27 November 2024 mendatang, tidak mungkin hanya diserahkan kepada penyelenggara pilkada, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), melainkan juga harus bersama-sama dengan pemerintah daerah dan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta seluruh pemangku kepentingan.

“Sebagai contoh, kami dari jajaran Pemprov DKI Jakarta sejak tahap persiapan program dan perencanaan anggaran hingga saat ini terus bersama memantau pelaksanaan Pilkada di DKI agar setiap tahapan bisa terlaksana dengan baik, juga memantau pengaduan-pengaduan yang terjadi. Alhamdulillah di DKI Jakarta minim pengaduan, hanya delapan pengaduan. Mudah-mudahan tidak tambah lagi,” ujarnya. 

 

Lebih lanjut, Teguh menuturkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov DKI) akan menggelar deklarasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal tersebut merupakan upaya untuk menjaga kondusivitas pelaksanaan Pilkada DKI yang sudah memasuki tahapan kampanye dan dalam waktu dekat memasuki tahapan pemungutan suara.

 

“Deklarasi netralitas ASN ini kita laksanakan untuk menutup celah-celah lain agar Pilkada dapat terlaksana dengan baik, beretika, dan berintegrasi,” tegasnya.

 

Sementara itu, Ketua DKPP RI Heddy Lugito berharap, dengan koordinasi dan persiapan yang matang, dapat meminimalkan pengaduan Pilkada. Dirinya juga menekankan agar penyelenggara pemilu dapat menjaga etika dan integritasnya dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab.

 

“Oleh karena itu, saya optimis setelah Pilkada nanti tidak ada pengaduan ke DKPP. Karena jajaran KPU dan Bawaslu dapat menjaga etika dan integritasnya. Hanya bekerja tegak lurus pada demokrasi dan peraturan perundang-undangan. Tidak bekerja untuk peserta pemilu, tetapi bekerja untuk rakyat,” ujarnya. 

Ia menegaskan keberhasilan dan kesuksesan penyelenggaraan pilkada tergantung dari profesionalitas dan integritas dari penyelenggara pilkada.

“Karena merekalah yang memiliki hajat besar untuk Pilkada ini. Mereka sangat berharap pada kita semua agar pemimpin-pemimpin yang mereka pilih benar-benar sesuai dengan kehendak mereka. Jangan sampai kita mengkhianati suara rakyat,” kata Heddy.

 

Dalam kesempatan itu, Sekretaris DKPP RI David Yama melaporkan berdasarkan data DKPP pada 2024, mulai 1 Januari hingga 4 November, pengaduan yang masuk sebanyak 584 pengaduan. Jumlah ini dua kali lipat dari tahun 2023 yang mencapai 325 pengaduan. 

 

David mengatakan dari jumlah tersebut, sebanyak 270 sudah siap disidangkan dan terjadi sidang. Sebanyak 173 di antaranya sudah diputus perkaranya.

 

Adapun data aduan tertinggi, kata David, tercatat di Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Sulawesi Selatan, Aceh, Papua, dan Jawa Tengah. 

 

“Untuk DKI Jakarta sendiri berada di urutan 26. Ada delapan aduan saja bersama dengan Kepulauan Riau. Data ini menunjukkan kesadaran masyarakat sudah semakin tinggi akan pengawasan dalam proses Pilkada,” terang David.