Atasi Radikalisme di Kampus Negeri, Unusia Jakarta Rekomendasikan Empat Hal

Jakarta, NU Online
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta melakukan kajian mendalam guna untuk mengatasi persoalan maraknya radikalisme di kampus-kampus negeri.

Penelitian di bulan Desember 2018 itu dilakukan di delapan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Mereka adalah Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, Universitas Negeri Semarang (Unnes), Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Negeri Surakarta (UNS), IAIN Surakarta, Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).

Hasil penelitian tersebut dibahas secara mendalam pada sebuah forum pertemuan tingkat tinggi dengan tema ‘Mendorong Pandangan dan Gerakan Keagamaan Moderat ke Gelanggang Kampus’ di gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Lantai 5, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta, pada Rabu (7/8).

Ketua LPPM Unusia Muhammad Nurul Huda mengungkapkan, forum itu sengaja dibuat terbatas bagi para pemangku kebijakan guna menghasilkan rekomendasi yang langsung terarah.

“Forum ini adalah pertemuan tingkat tinggi, antarpejabat yang punya wewenang dalam kebijakan di bidangnya masing-masing. Kita ingin mengomunikasikan hasil riset kami dan merumuskan rekomendasi,” katanya saat memberikan pengantar diskusi.

Naeni Amanullah, Ketua Tim peneliti LPPM, mengungkapkan bahwa perkembangan dakwah hari ini di kampus-kampus menyebarkan materi eksklusif transnasional sehingga mengancam pluralitas dan netralitas PTN sebagai institusi pendidikan akademik. 

 

“Model dakwah berpotensi prakondisi bagi gerakan Islam yang lebih ekstrem,” katanya.

Oleh karena itu, ia menyampaikan rekomendasi hasil penelitian tersebut kepada para pemangku kebijakan agar mereka mengedepankan moderasi beragama di PTN. Ada empat rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian mengatasi persoalan radikalisme di kampus-kampus negeri tersebut. Pertama, PTN harus dalam koridor tridharma peguruan tinggi. Kedua, prinsip demokrasi harus tetap dikedepankan. Ketiga, inklusifitas yang terjaga. Keempat, merawat kebangsaan dan kebinekaan.

Pertemuan itu dihadiri Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, Wakil Ketua Umum PBNU sekaligus Rektor Unusia Jakarta H Muhammad Makshum Machfoedz, Kepala Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Didin Wahidin, Badan Nasional Penanggulangan Terorime (BNPT) Moch Khairil Anwar, dan Staf Kepresidenan Munajat. (Syakir NF/Muchlishon)