Jakarta Raya Pilkada Jakarta 2024

Ketua PWNU Jakarta Tegaskan NU Berpegang Teguh pada Politik Wasathiyah dalam Pilkada 2024

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 09:00 WIB

Ketua PWNU Jakarta Tegaskan NU Berpegang Teguh pada Politik Wasathiyah dalam Pilkada 2024

Ketua PWNU Jakarta KH Samsul Maarif dalam Peresmian BPPNU NU Jakarta di Kantor PWNU DKI Jakarta, Jalan Utan Kayu Raya, Jakarta Timur, Jumat (18/10/2024). (Foto: NU Online Jakarta/Ade)

Jakarta, NU Online Jakarta
Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta KH Samsul Ma'arif menegaskan NU Jakarta berpegang teguh pada konsep politik wasathiyah yaitu sebagai penengah dalam proses penyelenggaraan Pilkada Jakarta 2024. Baginya, NU Jakarta sebagai jam'iyyah berperan sebagai contoh dan panutan untuk masyarakat dan ormas keagamaan. 

 

Hal itu disampaikan dalam dalam Peresmian Badan Pemantau Pilkada Nahdlatul Ulama (BPPNU) NU Jakarta di Kantor PWNU DKI Jakarta, Jalan Utan Kayu Raya, Jakarta Timur, Jumat (18/10/2024). 

 

"NU harus berani tegak lurus sebagai penengah, menjadi contoh sebagai masyarakat sipil dan menjadi bandul dalam proses penyelenggaran pilkada Jakarta DKI," tegasnya. 

 

Kiai Samsul juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi menggunakan hak pilihnya dalam pilkada Jakarta 2024. Sebab memilih merupakan hak seluruh warga negara. Ia juga mengimbau untuk tidak golput. 

 

"Dalam pandangan syar'i bahwa memilih pemimpin sebagai sebuah kewajiban. Sarana dan perantara apa saja yang mendorong untuk pemilihan seorang pemimpin harus kita umumkan sebagai sebuah kewajiban," ucapnya. 

 

Lebih lanjut, Kiai Samsul mengutip kaidah fikih “Ma Laa Yatimmul Wajib Illa Bihii Fa Huwa Wajib” yaitu, sesuatu  yang menjadi sempurna karenanya, maka ia menjadi wajib. Dari kaidah tersebut, maka memilih seorang pemimpin hukumnya wajib. 

 

"Untuk itu, memilih pemimpin atau menyelenggarakan pilkada sebagai sebuah kewajiban. Maka kewajiban kita adalah menyelenggarakan pilkada Jakarta yang berintegritas dan bermartabat," jelasnya. 

 

Kiai Samsul menyebut memilih pemimpin merupakan bagian dari politk ma'ruf. Namun, ia mendorong warga NU untuk menggunakan politik ihsan sebagai praktik politik yang baik di atas rata-rata. 

 

"Saya ingin menjadikan politik yang baik di atas rata-rata, jangan gunakan politik munkar yaitu kampanye hitam, hoaks dan ujaran kebencian," pungkasnya.