Jakarta Selatan, NU Online Jakarta
Rais Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta KH Muhyidin Ishaq mengatakan bahwa NU sangat berkomitmen terhadap pembangunan bangsa, menyusul adanya kecurigaan pencucian uang di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar 349 Triliun. Maka peningkatan moralitas menjadi salah satu kunci meminimalisir adanya tindakan korupsi.
"NU sebagai organisasi bangsa yang memiliki komitmen tinggi terhadap pembangunan bangsa khususnya moralitas bangsa ini, mendukung sepenuhnya dan meminta keseriusan untuk menanggulangi korupsi dari sektor pendapatan negara dari pajak dan bea cukai," ungkap Kiai Muhyidin saat acara Safari Ramadhan PWNU Jakarta 1444 H di Gedung II PWNU DKI, Tb Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan, Senin (3/4/2023).
Kiai Muhyidin mengungatkan agar pemerintah tidak boleh kehilangan kepercayaan masyarakat. Hal tersebut dapat terjadi jika penanganan kasus korupsi tidak segera dibenahi.
"Jika pemerintah tidak serius untuk melakukan penindakan ini, maka kepercayaan masyarakat akan sangat menurun," katanya.
Menurut Kiai Muhyidin, menurunnya kepercayaan masyarakat dapat membahayakan bagi pembangunan bangsa, karena pilar pendanaan dalam pembangunan bangsa akan menurun melalui pajak.
"Maka masyarakat cenderung tidak mau membayar pajak. Pada akhirnya pilar pendanaan bangsa ini akan hancur akibat menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah," ungkapnya.
Dalam kasus yang menimpa Kemenkeu tersebut, KH Muhyidin Ishaq mendukung dengan tegas tindakan yang diambil Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD untuk mengusut pencucian uang dilingkungan Kemenkeu.
"NU mendukung langkah-langkah yang diambil oleh Mahfud MD tentang tindak pidana pencucian uang, karena ini adalah kejahatan yang luar biasa yang melanda Indonesia sejak 20 tahun terakhir, ini adalah muara dari korupsi," ungkapnya.
Selain dukungan, Kiai Muhyidin juga mengajak komponen bangsa untuk membantu Mahfud MD dalam mengusut dugaan pencucian uang tersebut.
"Maka semua komponen bangsa harus mendukung, terutama Presiden harus serius melakukan penindakan terhadap korupsi. Jangan biarkan Pak Mahfud sendiri!," pungkasnya.
Pewarta: Haekal Attar
Editor: Khoirul Rizqy At-Tamami
