KH Said Aqil Siroj Sampaikan Turunnya Potensi Radikalisme Bukan Pertanda Gerakan Terorisme Berakhir
Jumat, 16 Agustus 2024 | 14:00 WIB
Jakarta, NU Online Jakarta
Ketua Umum LPOI dan LPOK (Lembaga Persahabatan Ormas Islam) dan LPOK (Lembaga persahabatan Ormas Keagamaan) KH Said Aqil Siroj menyampaikan bahwa angka penurusan potensi radikalisme bukan pertanda gerakan dan paham terorisme berakhir.
Terlebih lagi, Ketum PBNU 2010-2021 juga menyampaikan bahwa fenomena pembubaran Jamaah Islamiyah dan keberadaan zero terorism attact merupakan pertanda lahirnya babak baru penyebarluasan Ideologi radikal, intoleransi, ektremisme, dan terorisme, yang bergerak massif secara terselubung dan undercover.
Hal itu diungkapkan Kiai Said dalam kajian mendalam terkait Metamorfosa Gerakan dan Paham Radikal Terorisme dan Beberapa Upaya Mitigasinya. Kegiatan tersebut diselenggarakan pada (15/8/2024) di Hotel Royal Kuningan Jakarta.
“Para Penyelenggara Negara, Aparat Penegak Hukum dan Khususnya BNPT harus lebih waspada dan melakukan screening secara lebih detail terhadap sel sel Intoleransi dan Sel Sel Radikal Terorisme yang bergerak lebih leluasa di ruang publik. Karena sel sel tersebut tidak lagi menunjukkan tampang garang dan bergerak secara sembunyi sembunyi, tetapi dengan terang benderang mereka bergerak menggunakan berbagai identitas dan cover, baik sebagai politisi, polisi, tantara, pebisnis, pendidik, agamawan dan atau profesi lainnya," katanya.
Pengasuh Pesantren Atsaqofah, menjelaskan bahwa Maraknya penyerangan siber dan digital terorisme yang dibarengi dengan tekanan terhadap imunitas ideologi warga bangsa Indonesia, ditengah serbuan Ideologi Transnasional. Bila dibiarkan dan tidak diantisipasi, berpotensi mampu meretakkan kedaulatan nasional bangsa Indonesia dan mengacaukan kesatuan dan persatuan Indonesia. Kedaulatan digital harus diprioritaskan selain keberadaan kedaulatan teritorial yang juga harus di jaga.
Lebih dari itu, Kiai Said mengingatkan kepada semua pihak bahwa dampak krisis global dan residu politik pasca Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, harus segera dimitigasi dan disolusikan bersama, sehingga persatuan dan kesatuan nasional dan masa depan bangsa tidak terkoyak.
"Benang kusut perbedaan pandangan dan pilihan Politik harus diakhiri dan rasa persaudaraan sebagai sesama warga bangsa harus segera dipulihkan kembali, demikian halnya visi kebangsaan mendesak untuk ditancapkan. Seluruh Steakeholder bangsa harus mewaspadai kemungkinan terjadi turbulensi pasca pilpres, khususnya di momentum transisi kepemimpinan beberapa bulan kedepan. Karena di momentum tersebut sangat mungkin akan muncul berbagai riak riak aspirasi rakyat untuk pertanggung jawaban kepemimpinan nasional dan munculnya berbagai negosiasi posisi dan jabatan kepemimpinan baru," jelasnya.
Terkahir, Kiai Said mengajak semua pihak dan mengundang semua tim pemerintahan baru, untuk bersama sama menyusun road map (peta jalan) pembangunan Indonesia yang melibatkan seluruh stakeholder bangsa dan membangun konsensus nasional untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
"Agar Kedepan Blue Book Pembangunan bukan hanya menjadi domain penyelenggara negara saja, tetapi menjadi domain semua pihak untuk kemajuan Bersama. LPOI LPOK Siap menjadi Konsolidator Diplomasi Dunia Islam di Kancah Internasional, sekaligus menjadi Orkestrator Harmoni Pembangunan Nasional untuk kebaikan Bersama," pungkasnya.
Terpopuler
1
Begini Alasan Arab Saudi Tunda Skema Tanazul Haji
2
Soal Polemik Nasab, PBNU Minta Nahdliyin Bersikap Bijak dan Kedepankan Adab
3
PWNU Jakarta Tekankan Budaya Betawi untuk Pemberdayaan Masyarakat
4
Jelang Idul Adha, Pedagang Keluhkan Penurunan Penjualan Hewan Kurban
5
Pemerintah Batalkan Subsidi Listrik, Fokus Bantuan Upah Pekerja
6
IPNU Jakut Teguhkan Kaderisasi Berbasis Lokal dan Kebangsaan
Terkini
Lihat Semua