LPBINU DKI Jakarta Arusutamakan Penanggulangan Banjir Berbasis Masjid
Jakarta, NU Online
Pengurus Wilayah Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (PW LPBI NU) DKI Jakarta melakukan mainstreaming (pengarusutmaan) penanggulangan banjir melalui tempat ibadah seperti masjid.
<>
Pengarusutamaan itu dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD), diikuti 40 peserta dari lembaga-lembaga dan badan otonom di jajaran Pengurus Wilayah Nahdlatull Ulama (PWNU) DKI Jakarta pada Rabu (12/2).
Ketua PW LPBI NU DKI, Toni Fathoni mengatakan, FGD tersebut adalah strategi aksi dari manajemen pengungarangan risiko bencana dan kerusakan lingkungan. Hal ini, kata dia, dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas NU dalam pendampingan program pengurangan risiko bencana (PRB) di masyarakat khusunya melalui lembaga pendidikan dan sarana peribadatan masjid.
Dilanjutkan Fathoni, bahwa PWNU di DKI dengan hasil kajian banjir di Jakarta, telah melakukan kegiatan tanggap darurat banjir dalam rangka mengurangi penderitaan korban banjir. Kegiatan tersebut berupa membuka posko kemanusiaan, mencari dan mendistribusikan bantuan kemanusiaan, evakuasi dan pendampingan keagamaan.
Kegiatan ini di buka oleh ketua PWNU DKI Jakarta, H. Ir. Robby Budiansyah. Dalam sambutannya disampaikan bahwa PWNU DKI Jakarta sangat berharap NU lebih terlihat kiprah, fungsi dan perannya dalam mengayomi umat di Jakarta khususnya dalam bencana banjir.
Avianto Muhtadi, ketua PP. LPBI NU yang juga menjadi keynote speech menyampaikan bahwa sumber bencana pada hakikatnya adalah karena ulah manusia, karena kurang dalam tata kelola dan moral.
Persoalan bencana dan kerusakan lingkungan, kata dia, sudah harus dijadikan salah satu focus utama NU dalam mengurangi riskonya dan juga dampaknya. Dampak bencana bukan saja adanya korban dan kerugian, namun akan muncul permasalahan sosial, turunnya kualitas lingkungan.
Avianto Muhtadi menambahkan, NU sebagai organisasi keagamaan besar harus mampu menempatkan dirinya dalam upaya penyadaran masyarakat agar masyarakat tidak melakukan yang menimbulkan kezaliman dan mudharat.
“NU harus mampu menjadi agent of change, seperti mengajak masyarakat untuk sadar tidak membuang sampah di kali, pembiaran terhadap terjadinya kerusakan lingkungan dan sebagainya,” katanya.
PP. LPBI NU, kata dia, telah memiliki konsep dan strategi implementatif dalam melakukan pengurangan risiko bencana dan pengelolaan lingkungan hidup. Konsep dan strategi ini sudah dilatih dan diterapkan ke PW dan PC LPBI NU.
“Sehingga LPBI NU mendorong masyarakat khususnya Nahdliyin untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya dalam upaya pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Diharapkan risiko kerugian yang ditimbulkan bila terjadi bencana dan kerusakan lingkungan akan dapat diminimalisir.”
Avianto mengiimbau, PW LPBI NU DKI harus memiliki peta ancaman, rencana kontijensi, relawan yang handal dan sebagainya. “Oleh karena itu, Pengurus NU di DKI Jakarta harus bisa mengoptimalkan integrasi terpadu dalam melakukan pengurangan risiko bencana khususnya bila terjadi bencana.”
Dengan demikian, menurut Avianto, LPBI NU akan menjadi lead sector, sedangkan lembaga terkait yang dibutuhkan dapat bersinergi seperti LKNU, LAZISNU, Banser, Fatayat dan lain sebagainya. Sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri. “Begitupula dalam permasalahan krisis kesehatan atau wabah yang menjadi lead sectornya adalah LKNU, isu pengentasan kemiskinan lead sectornya adalah LKKNU, dan sebagainya,” pungkasnya. (Abdullah Alawi)
