Perwakilan Ormas Islam dan Kemenag Tanggapi soal Pansus Haji

Jakarta, NU Online Jakarta

Sejumlah perwakilan organisasi masyarakat (Ormas) Islam dari Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Kementerian Agama (Kemenag) memberikan tanggapan soal pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji oleh DPR RI. Diskusi ini berlangsung dalam acara Diskusi Publik Forjukafi: Haji Antara Transformasi dan Politisasi yang diadakan di Hotel Oasis Amir, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2024).

Perwakilan NU Lukman Edy memberikan apresiasi terhadap kemajuan dalam pelayanan haji, seperti penurunan angka kematian jamaah meskipun jumlah jamaah terus meningkat. Ia menekankan bahwa pelayanan haji harus terus menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Namun, Lukman juga menilai bahwa pembentukan Pansus Haji dalam waktu dekat bisa berpotensi mengarah pada politisasi. Ia menegaskan pentingnya menjaga kesucian ibadah haji dari kepentingan politik.

"Sebagai anak bangsa, haruslah kita nurut. Kita setuju dengan transformasi haji, tetapi jangan dipakai barang yang bernuansa ibadah tebal ini jadi mainan untuk dilakukan politisasi," tuturnya.

Menurut perwakilan Muhammadiyah, Sunanto, menilai bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan haji, seperti penerapan program haji ramah lansia dan sistem rekrutmen petugas yang lebih terbuka. Namun, Sunanto menggarisbawahi bahwa masalah seperti kepadatan di Mina merupakan isu yang bersifat struktural dan bukan sepenuhnya kesalahan pemerintah.

"Yang paling penting bahwa inovasi pelayanan haji ini ada. Jadi tidak hanya sekarang, dulu dan sekarang masalahnya sama, ya di Mina saat mabit, karena memang di Mina berjubel, banyak orang, tempat sedikit, yang memang tidak mungkin menampung semuanya, jadi ini bukan murni salah pemerintah," katanya.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, Hilman Latief, menyatakan kesiapan kementerian untuk menghadapi pertanyaan dari Pansus Angket Haji. Kemenag berencana untuk menyiapkan berbagai data dan dokumen sebagai bahan klarifikasi terkait pelayanan haji.

"Kami dalam menyikapi Pansus mencoba menyiapkan berbagai argumen dan juga data maupun dokumen untuk merespons apa yang nanti akan menjadi pertanyaan fundamental dari Pansus tersebut," kata Hilman.

Perwakilan Muhammadiyah Cak Nanto menambahkan bahwa perbedaan fasilitas antara jamaah haji reguler, khusus, dan dari negara lain lebih merupakan hasil dari kebijakan Kerajaan Arab Saudi sebagai tuan rumah, bukan keputusan pemerintah Indonesia. Ia juga menganggap bahwa pembentukan Pansus Haji di waktu yang sempit ini lebih terlihat sebagai pencarian alasan daripada solusi yang konstruktif.

Penulis: Haekal Attar
Editor: Khoirul Rizqy At-Tamami