Jakarta, NU Online Jakarta

Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menanggapi isu gerakan coblos semua pasangan calon (paslon) yang muncul dari pendukung Anies Baswedan yang gagal maju Pilkada  Jakarta 2024 karena tidak diusung oleh satu pun partai politik. KPU Jakarta menyebut gerakan tersebut tidak bermakna dan tidak mempengaruhi kemenangan calon.

“Malah dalam hal sederhana lebih mudah paslon untuk menang karena hanya memperebutkan tadi, kira-kira 30 suara dalam analogi 100 suara tadi,” ujar Ketua Divisi Teknis KPU Jakarta, Dody Wijaya dikutip dari Antara, Sabtu (14/9/2024)

Lebih lanjut, Doddy menuturkan apabila masyarakat tidak mencoblos ke TPS saat Pilkada, suaranya pun malah tidak dihitung sebagai pemenang. Ia mencontohkan apabila ada 100 warga, 50 orang melakukan golput dan 50 orang lainnya tidak hadir ke TPS, kemudian setelah dihitung terdapat 20 suara yang tidak sah, maka yang menentukan kemenangan adalah 30 suara lainnya.

“Kalau di Jakarta ditambah 50 persen plus satu dari total suara sah,” tutur Doddy.

Oleh karena itu, di tengah polemik gerakan coblos semua paslon atau golput ini, Doddy mengajak masyarakat hak konstitusionalnya dalam pilkada untuk menentukan kota Jakarta sebagai kota global. 

“Kami berharap warga Jakarta justru berbondong-bondong datang ke TPS. Ini kesempatan momentum pasca UU Jakarta nomor 2 tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) tidak lagi menjadi ibu kota Jakarta maka masa depan Jakarta itu berada di tangan masyarakat,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jakarta KH Lutfi Hakim menilai gerakan coblos semua paslon itu justru mencerminkan sikap putus asa dan pesimistis yang tidak baik dalam demokrasi. “Gerakan coblos semua paslon merupakan gerakan putus asa dan pesimistis, yang sangat tidak dianjurkan dalam ajaran Islam. Sudah seharusnya ditolak,” ujar Kiai Lutfi kepada NU Online Jakarta, Kamis (12/9/2024).

Kiai Lutfi menilai, penyebab gerakan ini muncul karena didasari oleh sikap politik eksklusif yang merasa bahwa tidak ada satupun paslon yang baik atau mampu membawa kebaikan. Ia memandang masyarakat tidak menyikapi Pilkada berdasarkan program yang ditawarkan paslon.

Menurut saya, masyarakat kita di dalam menyikapi Pilkada ini cenderung menggunakan hati, sehingga terjebak dalam persoalan suka atau tidak suka. Sementara tawaran program dari paslon terkadang diabaikan,” jelasnya. 

Kiai Lutfi menegaskan, Pilkada seharusnya menjadi ajang adu program dan gagasan untuk kepentingan masyarakat Jakarta. Sementara masyarakat Jakarta juga mempunyai peran penting untuk mengawal dan mengevaluasi pemimpin apabila melenceng dari tugas dan fungsinya. 

“Dari situ kita bisa menilai arah kebijakan mereka untuk daerah pemilihannya ke depan. Selain itu untuk mengevaluasi kinerja mereka saat sudah terpilih,” ujarnya