Jakarta Pusat, NU Online Jakarta

Ratusan sopir truk yang tergabung dalam aksi demo menolak kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) mengancam akan menerobos blokade polisi jika tidak bertemu langsung dengan pejabat tinggi pemerintah.

 

Ketua Umum Rumah Berdata Pengemudi Indonesia (RBPI) Ika Rosdianti memberikan ultimatum hingga pukul 13.00 WIB untuk dapat bertemu Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono dan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi. Sementara yang datang menemui massa aksi hanya Dirjen (Direktorat Jenderal).

 

"Kami sudah meminta teman-teman datang dari jauh, Kalimantan, Sumatera, jadi kami ingin menterinya yang turun. Saya juga pernah ke Kemenhub tapi tidak digubris juga," tegas Ika saat ditemui NU Online di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, pada Rabu (2/7/2025). 

 

Para demonstran mengeluhkan kondisi kerja sopir yang menjadi korban sistem yang tidak berpihak kepada mereka. Ika mengungkapkan bahwa para sopir menghadapi berbagai masalah struktural tanpa perlindungan hukum yang memadai.

 

"Bantalan sosial tidak ada, payung hukum tidak ada. Jadi keberpihakan pemerintah terhadap sopir tidak ada. Semua kesepakatan itu liar di bawah, dimana deal-dealan aja itu antara supir dan pemberi kerjaan, pemilik barang, dan sebagainya," ujarnya.

 

Ika menyoroti peran vital sopir dalam rantai distribusi nasional yang tidak mendapat perhatian dari pembuat kebijakan. Ia menekankan bahwa sopir adalah ujung tombak distribusi yang paling banyak menghadapi masalah di lapangan.

 

"Supir itu kan ujung tombak dari rantai distribusi kita, sehingga yang paling banyak kena masalah di jalan itu sopir. Sebelum pemerintah menerapkan Zero ODOL dan turunan-turunannya, seharusnya yang dipikirkan paling utama itu yang di lapangan," katanya.

 

Ika menyampaikan pandangan bahwa sopir ODOL adalah korban dari sistem yang tidak adil, bukan pelaku utama kerusakan jalan. Menurutnya, pemerintah harus melihat konteks yang lebih luas dan tidak mengesampingkan nasib para sopir.

 

"ODOL adalah salah satu penyebab mendekatkan pengemudi dan pengguna jalan mendekati kematian, kami sepakat. Tetapi teman-teman harus sepakat juga sopir adalah korban dari kebijakan yang timpang dan harus diselamatkan. Jadi kalau regulasi itu dibuat, pengemudi jangan ditinggalkan," ujarnya.

 

Sementara itu, Presiden Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (DPP-K Sarbumusi) Irham Ali Saifudin menyatakan bahwa aksi akan terus berlanjut hingga pemerintah memenuhi tuntutan para sopir.

 

"Pertama untuk mengkaji ulang kebijakan Zero ODOL dengan mendengarkan secara langsung suara dari pengemudi dan sopir," jelasnya.

 

Irham menjelaskan massa aksi akan berhenti jika ada kepastian dari pemerintah dengan mengeluarkan produk Undang-Undang Perlindungan Pengemudi Transportasi Logistik.

 

Dia menggambarkan kondisi kerja sopir dengan berbagai ancaman dan risiko yang dihadapi sopir dalam menjalankan tugasnya setiap hari dan kompensasi yang tidak memadai.

 

"Mereka (sopir) menjadi korban kecelakaan, risiko keselamatannya dengan pemeliharaan kendaraan dari owner yang apa adanya dengan upah yang sangat murah, dengan pungutan liar yang ada di mana-mana," tegasnya.

 

Irham menegaskan komitmen untuk terus mengawal aksi hingga ada jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi sopir.

 

"Kami memastikan bahwa Undang-Undang itu bisa hadir dan disetujui pemerintah," tandasnya.