Jakarta Timur, NU Online Jakarta
Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta Bahaudin mengingatkan pemerintah untuk lebih serius lagi dalam mengelola beras. Hal tersebut terlihat dari harga beras yang naik, Ia menginginkan agar pemerintah dapat menjamin kebutuhan pangan untuk masyarakat luas.
"Dengan ini menyampaikan harapan kepada pemerintah untuk menjamin bahwa masyarakat dapat dengan mudah memperoleh beras yang murah, terjangkau, dan bermutu. Sebagai organisasi yang peduli terhadap kesejahteraan masyarakat, kami melihat pentingnya akses yang adil terhadap beras yang merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Indonesia," katanya kepada NU Online Jakarta, Senin (9/10/2023) lalu.
Terkait program swasembada pangan, PWNU DKI Jakarta sejatinya mengapresiasi pemerintah atas program tersebut. Tetapi PWNU DKI Jakarta masih mempertanyakan, mengapa harga beras dapat naik akhir-akhir ini sehingga menjadi beban untuk masyarakat kalangan bawah.
"PWNU DKI mengakui upaya pemerintah dalam meningkatkan produksi beras melalui program swasembada pangan. Namun, kami juga menyadari bahwa harga beras yang masih tinggi dan fluktuatif menjadi beban bagi sebagian besar masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan rendah," jelasnya.
Opsi-Opsi Tawaran PWNU DKI Jakarta untuk Atasi Harga Beras yang Kurang Stabil
Gus Baha sapaannya itu menyiapkan beberapan langkah-langkah pemerintah untuk menjaga harga beras dan ketersediannya beras yang murah, terjangkau, dan bermutu di pasaran. "Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain," sebutnya.
"Pertama, peningkatan produksi beras. Pemerintah perlu terus mendorong peningkatan produksi beras melalui program-program yang berkelanjutan, seperti pengembangan teknologi pertanian, pendampingan petani, dan penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang memadai," katanya.
Selain itu PWNU DKI Jakarta juga mendorong adanya pengawasan dan regulasi yang ketat, sehingga pemerintah perlu memastikan adanya pengawasan yang ketat terhadap distribusi dan harga beras, serta memberlakukan regulasi yang memastikan ketersediaan beras di pasaran dengan harga yang wajar dan terjangkau bagi masyarakat.
"Ketiga, penguatan sistem distribusi. Pemerintah perlu meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam sistem distribusi beras, sehingga beras dapat sampai dengan cepat dan tepat sasaran ke daerah-daerah yang membutuhkan," jabarnya.
Lebih jauh, PWNU DKI Jakarta menginginkan adanya pemberian subsidi beras. Maka, pemerintah perlu memberikan subsidi beras kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga mereka dapat memperoleh beras dengan harga yang terjangkau dan tidak memberatkan ekonomi keluarga.
"Terakhir yaitu peningkatan kualitas beras, dengan pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap peningkatan kualitas beras, sehingga masyarakat dapat memperoleh beras yang bermutu dan bergizi tinggi," jelasnya.
Lebih dalam PWNU DKI Jakarta berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah-langkah tersebut guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan beras yang murah, terjangkau, dan bermutu.
"Gerakan tersebut sebagai kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkeadilan, kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas utama," tutupnya.
Pewarta: Haekal Attar
Editor: Aru Elgete
