Jakarta Raya

PWNU Jakarta Tekan Pentingnya Partisipasi Kader NU dalam Proses Demokrasi di Pilkada Jakarta 2024

Rabu, 25 September 2024 | 23:00 WIB

PWNU Jakarta Tekan Pentingnya Partisipasi Kader NU dalam Proses Demokrasi di Pilkada Jakarta 2024

Wakil Ketua Pengurus Wilayah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) Jakarta H Abdul Muin (Tengah) pada acara Diskusi Publik KPU Jakarat dan PWNU Jakarta di Aula PWNU DKI Jakarta, Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur, Jakarta, Rabu (25/9/2024). (Foto: NU Online Jakarta).

Jakarta Timur, NU Online Jakarta

Wakil Ketua Pengurus Wilayah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) Jakarta H Abdul Muin menekankan pentingnya partisipasi aktif kader NU dalam proses demokrasi, khususnya menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024. 


Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Diskusi Publik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta bersama PWNU Jakarta soal Peran Ormas dalam Menyukseskan Pilkada Jakarta 2024 di Aula PWNU DKI Jakarta, Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur, Jakarta, Rabu (25/9/2024). 


H Muin menjelaskan bahwa partisipasi kader NU bukan hanya sekadar datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan mencoblos, tetapi juga terlibat dalam proses sosialisasi dan edukasi politik hingga ke akar rumput. 


"Partisipasi kader ini sangat penting. Saya harap warga Nahdliyin bisa menjadi agen informasi untuk membantu sosialisasi hingga ke tingkat bawah, bahkan sampai ke KPU. Jika tidak mencoblos, itu artinya kita bukan warga negara dan Nahdliyyin yang baik," ujarnya.


Ia juga melihat fenomena politik di Indonesia, khususnya terkait sikap partai politik (parpol) yang kadang tidak memiliki pendirian yang jelas. Menurutnya, hal ini terjadi karena parpol sering kali lebih mementingkan popularitas ketimbang prinsipnya. 


"Kenapa parpol kadang tidak punya pendirian? Karena mereka hanya fokus pada popularitas calon. Ini tentu menjadi tantangan besar dalam menciptakan pemimpin yang benar-benar berintegritas," ungkap Kiai Muin.


Selain itu, H Muin juga mengingatkan masyarakat untuk menghindari praktik politik uang atau yang ia sebut sebagai "sedekah politik". Ia menegaskan Money politik ini bukan sedekah, dan harus dihindari. 


"Pemimpin yang terpilih lewat politik uang tidak akan bisa membawa perubahan positif bagi kader NU. Sebaliknya, kader harus memilih pemimpin yang berintegritas dan mampu memimpin Jakarta dengan baik," tegasnya.


Pemimpin yang terpilih dalam Pilkada DKI Jakarta 2024, menurut H Muin, akan memegang tanggung jawab besar, termasuk mengatur kehidupan Nahdliyyin di kota besar seperti Jakarta.


"Jadi kita butuh seseorang yang benar-benar mampu membawa perubahan dan memperjuangkan kepentingan rakyat," tambahnya.


Ia juga mendorong kader untuk tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga menjadi pelopor dalam berbagai kegiatan terkait Pilkada. Ia mencontohkan bagaimana peran serta masyarakat dalam mengadakan diskusi, seminar, atau sosialisasi tentang Pilkada bisa menjadi bentuk kontribusi nyata.


"Kita bisa mengadakan kegiatan kecil-kecilan di lingkungan masing-masing, mengundang beberapa orang untuk berdiskusi tentang pentingnya Pilkada. Dengan begitu, kita ikut menjadi pelopor perubahan di masyarakat," pungkasnya.


Pewarta: Wiwit Musa'adah
Editor: Haekal Attar