PWNU Jakarta Usai Tap MPR II/2001 Dicabut: Luruskan Sejarah dan Pulihkan Nama Baik Gus Dur

Jakarta, NU Online Jakarta

Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta H Sulaiman merespons soal pencabutan Ketetapan (Tap) MPR Nomor II Tahun 2001 tentang Pertanggung Jawaban Presiden Republik Indonesia, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang diputuskan melalui Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Rabu (25/9/2024) di Gedung Nusantara,Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

Sulaiman menegaskan pencabutan Tap MPR ini juga sebagai pelurusan sejarah bahwa Gus Dur tidak pernah melakukan tuduhan yang berlawanan dengan hukum selama menjabat sebagai Presiden Ke-4 Republik Indonesia. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah untuk segera memulihkan nama baik Gus Dur.

“Bahwa siapapun tidak percaya di dunia ini bahwa Gus Dur tidak mungkin korupsi. Tentu ini menjadi bagian pemulihan nama baik Gus Dur,” ujarnya kepada NU Online Jakarta, Senin (30/9/2024).

Sulaiman menjelaskan selama 9 tahun sebagai asisten pribadi Gus Dur, ia sangat membela orang-orang yang tertindas tanpa melihat latar belakang mereka. Bagi Gus Dur perjuangan dalam membela kebenaran adalah hal yang wajib dilakukan olehnya.

 

“Ketika sebelum beliau lengser saya menjadi kepala rumah tangga (karungga) kediaman beliau di Ciganjur. Ada pesan beliau bahwa saya sebagai karungga sangat-sangat dilarang untuk menerima apapun dari orang, mana kala ada orang memberi sesuatu maka kami tolak,” ucapnya.

Ia menekankan bahkan saat menjelang lengser, Gus Dur memerintahkannya untuk memberikan makanan kepada para pendemo yang menolak Gus Dur. Gus Dur menganggap bahwa pendemo tersebut juga bagian dari masyarakat Indonesia yang harus diperhatikan.

Terlebih, Gus Dur sangat mewanti-wanti untuk menghindari kekerasan dan mencegah untuk tidak terjadi kegaduhan di dalam negeri.

 

“Maka salah satu hal yang mendasar akhirnya beliau (Gus Dur) turun jadi presiden, karena beliau tidak mau melihat ada pertumpahan darah terhadap bangsanya sendiri. Beliau pernah berpesan buat apa mempertahankan jabatan kalau mau korbankan darah masyarakat Indonesia.” katanya.

Sulaiman menggarisbawahi proses pelengseran Gus Dur itu adalah bagian dari kejahatan politik. Untuk itu, Ia mengingatkan kepada penguasa dan pimpinan partai politik untuk tidak berpolitik dengan cara-cara yang bertentangan dengan Undang-Undang.

 

“Hikmah yang bisa kita ambil yaitu agar kedepannya tidak boleh penguasa dan pimpinan partai politik memaksakan kehendak dengan cara-cara kurang baik,” tegasnya.

 

Sulaiman juga menyambut baik terkait dengan usulan penyematan gelar pahlawan terhadap Gus Dur setelah pencabutan Tap MPR Nomor Tahun 2001. Baginya, penganugerahan gelar pahlawan sudah tepat, melihat apa yang Gus Dur torehkan terhadap negara.

"Saya berharap gelar pahlawan ini dapat dianugerahkan kepada Almarhum Gus Dur sebagai pengakuan atas jasa-jasanya yang luar biasa bagi bangsa dan negara," tuturnya.

Sulaiman menilai gelar pahlawan ini penting sebagai pengingat bagi warga NU untuk meneladani perjuangan Gus Dur dalam nilai-nilai kemanusiaan dan persatuan Indonesia.

 

Selain itu, ia berharap penyematan gelar pahlawan tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga dapat mendorong generasi muda untuk melanjutkan perjuangan Gus Dur dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan. Hal ini menjadi penting, mengingat warisan pemikiran dan tindakan Gus Dur yang selalu menekankan toleransi dan persatuan antarumat beragama.

“Apalagi kita sebagai warga Nahdlatul Ulama secara khusus memperjuangkan pengakuan ini sebagai bentuk penghormatan terhadap kontribusi Gus Dur dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan pluralisme di Indonesia," pungkasnya.