Jakarta Pusat, NU Online Jakarta
Rais Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta KH Muhyidin Ishaq mengingatkan para pengurus dan warga NU untuk menjaga netralitas dan kemandirian organisasi dalam pemilu 2024 mendatang. Hal ini disampaikan saat acara Muhasabah Akhir Tahun 2023 yang berlangsung di Lantai Utama Masjid Istiqlal, Jalan Taman Wijaya Kusuma, Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Sabtu (30/12/2023) pagi.
Kiai Muhyidin juga mengimbau agar pengurus dan warga NU untuk tidak memberikan dukungan kelembagaan kepada pasangan calon manapun, terutama ketika dukungan tersebut dilakukan oleh pengurus NU DKI Jakarta.
“Politik praktis masih diperbolehkan, tetapi aktivitas politik tidak boleh melibatkan organisasi atau perkumpulan, baik itu dari tingkat ranting hingga wilayah,” tegasnya.
Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Jakarta Selatan itu juga menegaskan bahwa pelanggaran terhadap aturan ini bisa berdampak pada jabatan yang sedang diemban, termasuk kemungkinan dinonaktifkan dari jabatan di tingkat organisasi NU.
“Kita juga sudah tau sudah ada yang diperingatkan, dinonaktifkan malah, karena membawa nama NU,”lanjutnya.
Lebih lanjut, ia juga meminta kepada warga NU DKI Jakarta agar ikut berpartisipasi dalam pemilu legislatif dan presiden 2024 agar nantinya berlangsung dengan damai, tertib dan aman khususnya di Jakarta dan umumnya di seluruh Indonesia.
“Untuk itu partisipasi aktif dari warga NU sebagai warga negara yang bertanggung jawab, kita butuh peran warga NU dalam mencegah kecurangan dan mendukung terpilihnya pemimpin yang dapat melindungi aset negara dengan baik,” ungkapnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf di berbagai kesempatan berulang kali menyatakan sikap NU yang tidak berpolitik praktis. Gus Yahya pun tak segan-segan menegur pengurus yang kedapatan menggunakan NU secara kelembagaan untuk kepentingan politik.
“Kalau ada pengurus NU kemudian menggunakan lembaga NU untuk kegiatan politik praktis, langsung kita tegur,” tegas Gus Yahya di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (4/9/2023).
Terbaru, Gus Yahya meminta kepada para pengurus PBNU yang terlibat dalam tim sukses salah satu bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden untuk cuti atau mundur dari kepengurusan.
“Kalau dia posisinya resmi, ya harus cuti atau bahkan harus mundur. Tergantung nanti ada kategori-kategori dalam aturan yang kami miliki. Kalau memang posisinya resmi, umpamanya resmi jadi tim sukses, itu ada aturan-aturannya. Tapi kalau cuma pribadi, tidak jadi apa-apa, sebagai rakyat, ya kita tidak bisa halangi," jelas Gus Yahya di Kantor PBNU, Selasa (31/10/2023).
Penulis: Wiwit Musaadah
Editor: Khoirul Rizqy At-Tamami
