Bogor, NU Online Jakarta
Menyikapi kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta KH Samsul Ma'arif menyampaikan terkait jalannya pemilu yang bermartabat. Hal tersebut dapat berefek kepada kualitas pemimpin yang akan dilahirkan nantinya.
"Pemimpin berkualitas dan bermartabat adalah kunci bagi kemajuan bangsa. Oleh karena itu, NU merasa berkewajiban untuk secara konsisten mendorong agar penyelenggaraan pemilu dan pilpres berlangsung dengan kualitas dan martabat yang tinggi," katanya saat sambutan diacara pembukaan Muskerwil PWNU DKI Jakarta 2023 di Villa Bukit Pinus, Pancawati, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Senin (27/11/2023) siang.
Kiai Samsul meyakini bahwa partisipasi dalam pemilu dan pilpres merupakan sarana untuk memilih pemimpin, dalam pandangan agama adalah kewajiban. Lebih lanjut, Kiai Samsul menyampaikan bahwa NU juga diharapkan dapat menjadi pengawas dan wasit yang berwibawa dalam proses tersebut.
"Sebagai lembaga kelembagaan dan melalui peran warganya, NU berperan sebagai juru kampanye untuk mendakwahkan kepada umat tentang pentingnya pemilu yang jujur, bebas dari praktik kecurangan, dan bersih dari politik uang serta politik transaksional," tegasnya.
Selain itu, Kiai Samsul mengutarakan bahwa keteladanan dalam kehidupan, termasuk dalam berpolitik, selalu dianggap penting sepanjang masa. baginya, NU sebagai perkumpulan keagamaan dan kemasyarakatan terbesar di Indonesia memandang tanggung jawabnya dalam mendukung proses demokrasi, terutama dalam penyelenggaraan pemilu dan pilpres tahun 2024.
"Sebagai suatu bentuk keteladanan yang harus diwujudkan, NU mengemban tanggung jawab untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu dan pilpres yang berkualitas dan bermartabat, menjadikan dirinya sebagai teladan dalam hal ini," jelasnya.
Lebih jauh, Kiai Samsul menegaskan upaya mewujudkan pemilu yang berkualitas dan bermartabat merupakan bagian dari politik kebangsaan. Dalam pandangannya, praktik politik dapat dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, politik Ihsan, yaitu praktik politik kebaikan di atas rata-rata, menjadikan pemilu dan pilpres sebagai ikhtiar untuk memilih pemimpin yang jujur dan amanah.
"Kedua, politik maruf, di mana penyelenggaraan pemilu dan pilpres dapat berjalan lancar dan partisipasi masyarakat hanya sebatas memilih sesuai dengan aspirasi mereka. Ketiga, politik mungkar, yaitu politik yang jahat, nakal, penuh kecurangan, dan NU berkomitmen untuk menolak praktik politik semacam itu," pungkasnya.
Pewarta: Haekal Attar
