ASN, TNI dan Polri Deklarasi Netralitas di Pilkada Jakarta 2024

Jakarta, NU Online Jakarta

Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mendeklarasikan netralitasnya dalam Pilkada Jakarta 2024. Kegiatan tersebut digelar oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta di Hotel Grand Mercure, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, pada Kamis (14/11/2024). 

 

Pembacaan deklarasi dipimpin oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi. Dalam sambutannya, Teguh menjelaskan kegiatan ini bentuk menguatkan sinergi bersama antara jajaran penyelenggara Pemilu, baik itu Bawaslu DKI Jakarta, KPU DKI Jakarta, aparat keamanan, maupun pemangku kepentingan lainnya, dalam rangka menjaga netralitas ASN DKI Jakarta.

 

“Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sudah di depan mata. 27 November 2024 tinggal dua minggu lagi. Untuk menjaga netralitas ASN, tentu saja kita berharap nanti bisa mewujudkan Pilkada yang bermartabat dan berintegritas,” ujar Teguh dalam keterangannya. 

 

Teguh menekankan Pemprov DKI Jakarta berkomitmen menyukseskan Pilkada DKI Jakarta agar bisa berlangsung dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, bermartabat dan berintegritas. 

 

"Sejak awal, Pemprov DKI Jakarta memberikan dukungan penuh untuk penyelenggaraan Pilkada, seperti kewajiban hibah yang sudah dilaksanakan dengan lancar, menyiapkan penyimpanan logistik, berkoordinasi dengan Forkopimda DKI Jakarta dan membentuk Dukungan Elemen Satuan Kerja (DESK) Pilkada untuk mendukung kelancaran Pilkada di DKI Jakarta," ungkapnya. 

 

Teguh menegaskan menjaga netralitas ASN menjadi salah satu tugas penting Pemprov DKI Jakarta. Sebanyak 64.135 orang ASN, baik itu Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta sebanyak 121.803 orang pegawai di lembaga kemasyarakatan, harus menjaga netralitasnya dalam penyelenggaraan Pilkada.

 

“Kalau ada ASN maupun personel lembaga kemasyarakat yang terindikasi tidak netral, bahkan jika ada kebijakan Pemprov DKI yang tendensius tidak netral atau tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, tolong laporkan dan beritahu kami,” tegasnya.

 

Ia menjelaskan Pemprov DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya, di antaranya sosialisasi dan bimbingan teknis, membuat surat edaran dan imbauan di berbagai platform media sosial, serta penandatanganan pakta integritas dan deklarasi netralitas ASN.

 

Selain itu, pihaknya juga akan menindaklanjuti arahan dari Pemerintah Pusat dalam menegakkan netralitas ASN. Salah satunya, terkait kebijakan pemberian bantuan sosial (bansos) yang akan diadakan setelah Pilkada.

 

“Saya pastikan, saya akan membawa jajaran Pemprov DKI untuk netral. Kami siap untuk netral. Tidak ada hal-hal lain yang kami lakukan, kecuali ingin mendukung suksesnya Pilkada DKI Jakarta yang luber, jurdil, bermartabat, dan berintegritas. Sekali lagi, kami berkomitmen untuk menjaga netralitas ASN di lingkup Pemprov DKI,” jelasnya. 

 

Sementara itu, Ketua Bawaslu DKI Jakarta Munandar Nugraha mengatakan deklarasi ini momen meneguhkan komitmen bersama antara Pemprov DKI Jakarta, TNI, Polri, serta Kejaksaan. Sehingga, kata dia, seluruh jajaran dapat menjaga Pilkada di DKI Jakarta terlaksana dengan bermartabat dan berintegritas.

 

“Penandatanganan Deklarasi Netralitas ASN, TNI, Polri, serta Kejaksaan hari ini mudah-mudahan menjadi bagian dari langkah-langkah kita untuk memastikan pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta tidak dicederai dengan ketidaknetralan ASN, TNI, Polri, dan Kejaksaan,” ujarnya.