Jakarta, NU Online Jakarta
Mendekati penghujung tahun 2022, Pimpinan Wilayah (PW) Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) DKI Jakarta menyoroti buruknya kualitas udara di Jakarta, karena dinilai perlu penanganan khusus dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sendiri.
“Buruknya kualitas udara Jakarta yang sudah melebihi mutu normal udara, perlu mendapat perhatian lebih dari Pemprov DKI Jakarta dengan melakukan langkah kongkret seperti penambahan stasiun pemantauan kualitas udara, melakukan pengawasan terukur dan penegakan hukum,” kata Ketua PW Muslimat NU DKI Jakarta Nyai Hizbiyah Rochim, di kantor Muslimat NU DKI Jakarta, Jalan Kayu Manis Baru, Matraman, pada Rabu (28/12/2022).
Ketua PW Muslimat NU DKI Periode 2022-2027 itu menegaskan bahwa persoalan buruknya kualitas udara seharusnya dapat diatasi dengan peningkatan partisipasi publik.
“Transparansi ketaatan setiap orang terhadap aturan pengendalian pencemaran udara dengan meningkatkan partisipasi publik,” jelasnya.
Selain itu, kata Nyai Hizbiyah, Pemprov DKI diharapkan untuk lebih berkoordinasi dengan berbagai macam pihak sebagai upaya dalam pengendalian udara di DKI Jakarta.
Bukan tanpa alasan, Nyai Hizbiyah mengatakan bahwa penanganan khusus tersebut diperlukan karena status ‘Ibu kota’ DKI Jakarta sebentar lagi akan berpindah ke Kalimantan Timur.
“Pemprov DKI Jakarta harus berbenah setelah diputuskannya perpindahan Ibu kota ke Kalimantan Timur,” ungkapnya.
Lebih mendalam, Nyai Hizbiyah juga mempersoalkan mengenai kesiap-siagaan DKI Jakarta menghadapi perubahan Iklim. Hal itu disebabkan karena curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir.
“Perubahan iklim menjadi problem dunia saat ini, curah hujan yang tinggi tentunya membawa dampak bagi Jakarta,” tegasnya.
Baginya, banjir selalu menjadi musibah tahunan yang dirasakan oleh warga Jakarta dan menjadi Pekerjaan Rumah (PR) setiap pemimpin DKI Jakarta dari masa ke masa.
“Banjir seperti tamu tak diundang,” jelasnya.
Baginya persoalan-persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan keseriusan yang matang di segala lini tingkatan pemerintahan.
“Harus duduk bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah DKI Jakarta, dan Pemerintah Daerah penyangga Ibu kota serta mengedukasi warga untuk berperilaku cinta dan menjaga lingkungannya,” tutupnya.
Penulis: Haekal Attar
Editor: Khoirul Rizqy At-Tamami
