Mengenal Sejarah Majelis Konsul NU Batavia
Di era pra-kemerdekaan, yaitu di masa awal NU berdiri, struktur kepengurusan organisasi NU terdiri atas hoofdbestuur (pengurus pusat atau pengurus besar), centraal tjabang (pengurus wilayah), tjabang (pengurus cabang), centraal kring (MWC), dan kring (pengurus ranting) sebagaimana yang tercantum di dalam Peratoeran Roemah-Tangga (Huishoudelijk Reglement) dari Perkoempoelan Nahdlatoel Oelama Kitab Oeraian Atoeran Bagian Aoeroesan Oemoem (Departement Algemeene Zaken) tahun 1926 halaman satu.
Untuk pengurus pusat disebut dengan Hoofdbestuur Nahdlatoel Oelama yang disingkat dengan HBNO. Sekarang HBNO adalah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU.
Sedangkan consul atau konsul dipilih dan ditetapkan oleh HBNO dan merupakan kepanjangan tangan dari HBNO. Konsul membawahi beberapa cabang dan bertangung jawab langsung kepada HBNO. Sejak tahun 1952, sebutan dan jabatan konsul ditiadakan. Struktur kepengurusan yang semula terdiri atas HB/PB, Konsul, Central Cabang, Cabang, Central Kring dan Kring diganti menjadi PB (Pengurus Besar), PW (Pengurus Wilayah), PC (Pengurus Cabang), MWC (Majelis Wakil Cabang) dan Ranting hingga sekarang.
Kepengurusan NU di beberapa daerah mulai terbentuk baik untuk tingkat wilayah, cabang, centraal kring (MWC) atau ranting. Namun untuk di Batavia, HBNO menetapkan konsul NU dengan nama Majelis Konsul NU Batavia yang dipimpin oleh Guru Marzuqi bin Mirshod Muara pada tahun 1928. Guru Marzuqi bin Mirshod Muara menjadi Pimpinan Majelis Konsul NU Batavia hingga wafatnya pada jam 06.15 WIB 25 Rajab 1352 H bertepatan dengan tanggal Selasa, 14 Nov 1933 M.
HBNO kemudian memilih dan menetapkan Guru Manshur Jembatan Lima, Habib Salim Al-Haddad dan M Sastrawinata sebagai Majelis Konsul NU di Batavia. Ketiganya sempat hadir pada Muktamar Ke-13 NU di Menes, Banten pada Juni 1938.
Pada masa penjajahan Jepang, pemimpin saat itu, Saiko Shikikan (panglima tertinggi), menetapkan Undang-Undang No. 27 tentang Aturan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 28 tentang Aturan Pemerintahan Syu dan Tokubetsu Syi.
Pemerintahan Syu (setingkat Karesidenan pada zaman Pemerintah Hindia Belanda) dan Jawa dibagi menjadi 17 Syu terdiri atas Banten, Bogor, Priangan, Cirebon, Pekalongan, Semarang, Banyumas, Pati, Kedu, Surabaya, Bojonegoro, Madiun, Kediri, Malang, Besuki dan Madura. Kemudian, Solo dan Yogyakarta menjadi Kochi (Daerah Istimewa). Sedangkan Batavia yang diubah namanya menjadi Jakarta menjadi Tokobetu Syi (Kota Praja Istimewa).
Pergantian tata pemerintahan ini, membuat struktur pergantian tata pemerintahan ini, membuat struktur organisasi NU harus mesti menyesuaikan diri agar mempermudah jalinan komunikasi dan koordinasi antara Pengurus Besar (PBNU) dengan cabang-cabang di bawahnya. PBNU kemudian mengubah struktur majelis konsul, dari semula membawahi di atas tingkat karesidenan, menjadi setingkat karesidenan (Syu).
Terkait hal tersebut, maka ditunjuklah beberapa orang untuk menduduki posisi konsul (pemimpin Majelis Konsul). KH Zainul Arifin Pohan ditunjuk sebagai Pimpinan Majelis Konsul Daerah Jakarta Tokubetu Syi, Banten dan Bogor Syu. Setelah Jepang pergi dan Indonesia telah merdeka, struktur Majelis Konsul Syu ini kemudian berganti kembali seperti pada model sebelumnya, yakni membawahi beberapa cabang atau karesidenan.
Hal ini berlangsung sampai pada masa ketika NU bersama-sama organisasi Islam lainnya membentuk partai yang disebut Masyumi (Majlis Syuro Muslimin Indonesia) yang diumumkan berdiri tanggal 7 November 1945.
Kiprah para tokoh NU di Batavia yang notabene ulama Betawi inilah yang sangat berjasa dalam meletakan dasar-dasar kecintaan sebagian besar umat Islam di Jakarta, khususnya orang Betawi, terhadap NU. Seperti kiprah Guru Marzuqi bin Mirshod Muara, Guru Manshur Jembatan Lima, Guru Mughni Kuningan, Guru Madjid Pekojan, dan Guru Amin.
KH Rakhmad Zailani Kiki, Peneliti dan Penulis Buku NU di Jakarta
