Jakarta Pusat, NU Online Jakarta
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) menggelar demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap selama dua hari, Senin-Selasa (17-18/2/2025). Para mahasiswa dari berbagai kampus menuntut pertanggungjawaban atas sejumlah kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.

 

Koordinator Lapangan (Korlap) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU) Aji Sabar Riyanto mengatakan aksi #IndonesiaGelap merupakan bentuk protes kepada pemerintah atas kebijakan yang menimbulkan kecemasan terkait kesejahteraan bagi rakyat terutama generasi muda. 

 

Menurutnya, masyarakat lebih membutuhkan lapangan kerja dan pendidikan gratis untuk menjamin kesejahteraan di masa depan.

 

“Anggaran hasil efisiensi ini untuk apa? Apakah untuk membackup anggaran makan siang bergizi gratis? Sedangkan rakat lebih membutuhkan pendidikan gratis dan lapangan kerja. Negara maju itu karena tingkat pendidikannya tinggi, SDM tinggi dan itu investasi besar untuk bangsa,” kata Aji saat dihubungi usai aksi di Jakarta, pada Senin (17/2/2025).  

 

Aksi yang dilakukan mahasiswa di Jakarta, kata Aji, untuk menuntut janji pemerintah dengan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah saat ini justru sangat merugikan. Pemangkasan anggaran berdampak lapangan kerja sulit dan pengangguran meningkat tidak bisa membuka lapangan kerja.

 

“Aksi ini akan terus berlanjut. Kita sudah saling koordinasi dengan antar BEM di seluruh Indonesia untuk menuntut janji-jani presiden. Membatalkan pemangkasan anggaran terutama di Kementerian Pendidikan Tinggi. Pemerintah terlalu membanggakan makan gizi gratis lupa kalau punya janji membuka lapangan kerja,” tegas Aji.

 

Lebih lanjut, Aji menyoroti kebijakan pemerintah terkait pemangkasan anggaran di sejumlah kementerian dan lembaga. Menurutnya, banyaknya jumlah kementerian dan lembaga di kabinet merah putih menyebabkan anggaran dihabiskan untuk operasional di kabinet.

 

“Apabila Presiden ingin efisiensi anggaran, harusnya efisiensi pemerintahan juga. Dengan cara memangkas kementerian, terutama kementerian yang regulasinya tidak memihak ke masyarakat. Anggaran habis hanya untuk operasional di kementerian, tidak untuk rakyat,” tegas Aji.

 

Aji menjelaskan untuk mewujudkan janji presiden saat kampanye yang akan mensejahterakan rakyat dengan ambisinya mendongkrak pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada, menurut Aji, masuk akal untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi sebesar itu.

 

“Tetapi dari perspektif ekonomi makro yang di prediksi oleh IMF dan Word Bank pertumbuhan ekonomi Indonesia akan stuck di 5 persen. Kemudian koalisi di pemerintahan sekarang ini sangat gemuk sehingga terjadi efisiensi anggaran. Dampaknya meningkatkan pengangguran dan daya beli menurun pertumbuhan ekonomi tidak akan sampai 8 persen,” jelas Mahasiswa Ekonomi Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta itu.

 

Aji juga mengungkapkan sejumlah persoalan di pemerintahan saat ini yang juga menjadi tuntutan aksi mahasiswa. Menurutnya, banyak persoalan di pemerintahan kabinet merah putih yang perlu diperbaiki.

 

“Pemerintahan saat ini tidak baik-baik saja, banyak undang-undang yang dilanggar. Tentara aktif masuk pemerintahan, revisi tartib DPR bisa evaluasi pejabat pemerintah, kampus bisa kelola tambang, pemangkasan anggaran di kementerian pendidikan harusnya dapet 20 persen dari APBN, tunjangan dosen enggak direalisasikan dan masih ada persoalan yang lain,” katanya.

 

Kontributor : Ikmal Nur Awaludin

 

________
Untuk Informasi Kerja Sama dengan NU Online Jakarta Klik disini.