Baru Dibatalkan DPR Secara Sepihak, PWNU Jakarta Ajak Masyarakat Fokus Kawal Putusan MK Soal UU Pilkada

Jakarta, NU Online Jakarta

Wakil Katib Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta KH Taufik Damas menyambut baik upaya DPR membatalkan pengesahan revisi Undang-Undang (UU) Pilkada 2024. Menurutnya, ini salah satu langkah positif untuk perbaikan demokrasi.

"Alhamdulillah, DPR benar-benar mendengar aspirasi rakyat," ujar Kiai Taufik saat dihubungi NU Online Jakarta, Kamis (22/8/2024). 

Namun, Kiai Taufik mengatakan informasi tersebut belum bersifat resmi. Sebab, informasi tersebut hanya sebatas pernyataan sepihak yaitu Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad melalui akun X pribadinya. Ia masih menunggu pernyataan DPR secara kelembagaan. 

"Namun pernyataan itu harus dibuktikan hitam di atas putih," ucap Kiai Taufik. 

Meskipun DPR telah membatalkan, Kiai Taufik mengajak masyarakat untuk tidak diam terus fokus putusan MK ini hingga menjelang pendaftaran Pilkada pada 27 Agustus mendatang. Sebab, menurutnya, masyarakat saat ini mempunyai peran penting untuk memperbaiki demokrasi yang sedang dilemahkan ini. 

"Terus mengawal jangan sampe kecolongan. Kalau kecolongan, ya demo lagi lebih besar," tegasnya. 

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada dinyatakan batal.

Ia menegaskan, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas pencalonan Pilkada dan batas usia minimal calon berlaku untuk pendaftaran Pilkada pada 27 Agustus 2024.

"Pengesahan revisi uu pilkada yg direncanakan hari ini tgl 22 AGT ..BATAL dilaksanakan, oleh karenanya pada saat pendaftaran pilkada pada tgl 27 agustus nanti yg akan berlaku adalah keputusan JR MK yang mengabulkan gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora," ujar Dasco lewat akun X pribadinya, @bang_dasco, Kamis (22/8/2024). 

Sebelumnya, Rapat Paripurna terkait pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU berlangsung pada pada Kamis (22/8/2024) pukul 09.30 WIB di Gedung DPR RI.

Sejumlah anggota dewan terpantau hadir dan bersiap untuk mengikuti rapat paripurna. Di kursi pemimpin rapat, Sufmi Dasco Ahmad juga bersiap sembari menunggu hadirnya anggota-anggota dewan yang lain.

Namun, Dasco kemudian menyatakan skors selama 30 menit karena jumlah anggota DPR yang hadir belum memenuhi kuorum. Dasco pun meninggalkan kursi pimpinan rapat.

Setelah menunggu, Dasco mengatakan bahwa hanya terdapat 89 orang anggota dewan yang hadir di ruang rapat, sedangkan 87 orang anggota dewan izin. Padahal, total anggota DPR periode 2019-2024 adalah 575 orang. Rapat paripurna pengesahan revisi UU Pilkada pun sempat ditunda.

Sementara itu, masyarakat berbondong-bondong mendatangi beberapa titik pada Kamis (22/8/2024). Mereka menumpahkan protes mereka kepada pemerintah dengan menggelar demonstrasi tolak revisi UU Pilkada. Di antaranya masyarakat, mahasiswa, akademisi, komunitas guru besar, pekerja seni, dan para mantan aktivis '98.

Mereka menyuarakan penolakan dengan berdemonstrasi di beberapa titik, gedung DPR RI Senayan, gedung Mahkamah Konstitusi, kantor KPU, dan patung kuda dekat Monumen Nasional.

Di antara tuntutan mereka adalah tidak hanya menunda rapat paripurna DPR untuk mengesahkan revisi UU Pilkada, tetapi juga membatalkan pengesahan tersebut dan menolak revisi UU Pilkada serta menuntut diterapkannya Putusan MK.